Golkar minta Mendagri urungkan niat jadikan dua jenderal Polri sebagai Pj Gubernur

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara, menuai polemik. Ada yang beranggapan bahwa langkah ini bagian dari strategi politik Jokowi. Tidak hanya itu, keputusan tersebut dinilai tidak elok karena menyeret Polri dalam politik praktis.

Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media Ace Hasan Syadzily meminta Mendagri Tjahjo Kumolo membatalkan penunjukan dua Jenderal polisi aktif menjadi Penjabat (PJ) Gubernur. Sebab, anggota kepolisian harus selalu netral.

"Oleh karena itu, kami meminta agar Mendagri mengurungkan kebijakan tersebut. Jangan menyeret kembali institusi negara yang seharusnya netral untuk kepentingan politik Pilkada," kata Ace saat dihubungi, Jumat (26/1).

Dalam pandangannya, alasan Mendagri menunjuk dua jenderal aktif menjadi Pj dengan pertimbangan keamanan, tidak masuk akal. Sebab, setiap daerah sudah ada aparat yang bertugas menjaga keamanan daerah.

"Jika alasan Mendagri penunjukan Penjabat Gubernur itu soal keamanan, bukankah di masing-masing Provinsi ada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang memang tugas pokok dan fungsinya menjadi alat negara untuk menjaga keamanan? Lalu apa peran Kapolda?," ujarnya.

Ace pun meminta Mendagri tidak memaksakan diri menempatkan polisi sebagai pejabat pemerintah daerah.

"Tugas Penjabat Gubernur itu bukan menjaga keamanan tapi menjalankan tugas-tugas Pemerintahan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dua hal yang berbeda," ucapnya.