Gerindra: Simpang Siur Pembebasan Ba'asyir Indikasi Negara Dikelola Amatiran

Merdeka.com - Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menyoroti tarik ulur pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir oleh pemerintah. Menurut dia, polemik ini bukti Indonesia dipimpin secara amatiran.

"Simpang siur pembebasan Ustaz Ba'asyir adalah indikasi kuat bahwa saat ini negara dikelola secara amatiran," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (22/1).

Dia menjelaskan, dalam konteks mekanisme, sejak awal publik pasti bingung apa kapasitas Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang bukan pejabat pemerintah mengumumkan Ba'asyir bebas tanpa syarat.

"YIM adalah lawyer dari entitas hukum Paslon Capres Cawapres Jokowi-Ma'aruf Amin, yang tentu saja berbeda dengan institusi kepresidenan," kata Habiburokhman.

Dia pun menyindir, di seluruh dunia baru ada kali ini, bukan orang pemerintah tapi mengumumkan putusan pemerintahan.

Dalam konteks substansi, dia melihat pemerintah gamang antara memenuhi ketentuan peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 soal syarat tanda tangan dokumen pengakuan bersalah dan setia pada Pancasila dan NKRI atau membebaskan Ustaz Ba'asyir tanpa syarat.

Kalau memang pemerintah profesional, tutur dia, ada bnayak cara untuk membebaskan Ustaz Ba'asyir tanpa syarat. Salah satunya adalah dengan memisahkan formulir setia pada Pancasila dan NKRI dengan formulir pengakuan bersalah.

"Saya khawatir pembebasan Ustaz Ba'asyir yang seharusnya mudah dan sederhana menjadi complicated karena ada urusan elektoral," tambah Habiburokhman.

Diketahui, awalnya Presiden Jokowi dan penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra sepakat untuk membebaskan Ba'asyir tanpa syarat, dengan alasan kemanusiaan. Namun belakangan, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pembebasan tersebut sedang dikaji.