Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku keberatan mengenai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengenai diperbolehkannya calon presiden atau capres petahana menggunakan pesawat kepresidenan saat cuti kampanye.

Dia beralasan pesawat bukanlah bagian dari standar pengamanan yang menjadi hak melekat capres petahana. Namun, bagian dari fasilitas yang memudahkan presiden.

"Itu bukan bagian dari standar pengamanan, itu fasilitas negara. Jadi beda, kami keberatan itu dan akan memprotes," kata Riza saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (10/4).

Dia menjelaskan untuk mobil kepresidenan termasuk dalam bagian keamanan presiden, sehingga diperbolehkan. Karena hal itu, Riza menyebut Komisi II DPR akan kembali memanggil KPU untuk membahas mengenai hal itu.

Dia juga menyebut fasilitas yang diterima oleh capres petahana saat cuti kampanye sudah diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 305 ayat (2), (3) dan (4) menyatakan capres dan cawapres tetap mendapatkan fasilitas pengamanan, kesehatan dan pengawalan yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBN).

Tak hanya itu, pada Pasal (5) dinyatakan untuk pengawalan dan pengamanan diatur dalam peraturan presiden.

"Kecuali yang terait dengan keamanan itu standar, mobil kepresidenan boleh," jelas Riza.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan calon presiden atau capres petahana diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan saat cuti kampanye Pilpres 2019. Dia beralasan pesawat kepresidenan merupakan salah satu hak melekat presiden.

"Loh itu kan yang melekat," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Tak hanya itu, dia menyebut alat transportasi yang tidak berstandar pengamanannya akan memiliki resiko besar nantinya. Sebab, capres petahana tetaplah sebagai kepala pemerintahan dan kenegaraan.

Reporter: Ika defianti

Sumber: Liputan6.com