Fahri Hamzah bersyukur MK tolak gugatan PDIP soal UU MD3

Merdeka.com - Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai wajar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan PDIP soal UU MPR DPD DPR dan DPRD (UU MD3). Menurut dia, PDIP tak punya kedudukan hukum (legal standing) karena ikut membahas RUU MD3 di DPR.

Fahri mengaku sudah yakin MK bakal menolak gugatan. Apalagi, dalam pembahasan per pasal, PDIP membubuhkan tanda tangan tanda setuju atas pembahasan tersebut.

"Kami bersyukur, itu sudah sesuai prediksi. Juga legal standing PDIP gimana, dia kan ikut bahas, enggak mungkin. Dia mencantumkan paraf dalam setiap naskah UU yang kita buat. Pasti ditolak," ujar Fahri yang juga Wakil Ketua Panja RUU MD3 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Fahri juga menyebut wajar jika MK hanya mengabulkan permohonan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) tentang aturan keterwakilan perempuan dalam UU MD3. Menurut dia, tidak ada sama sekali maksud untuk mendiskriminasi kaum perempuan.

"Itu kami sadari, niatnya supaya tidak ada diskriminasi tapi itu dianggap semacam tindakan advokasi harus ada advokasi kepada perempuan, kami sudah cantumkan di dalam tatib dan tidak ada masalah," tegas Fahri.

Fahri juga mengimbau agar pemerintah Jokowi-JK tak perlu khawatir dengan UU MD3. Terlebih koalisi di parlemen saat ini kuat seperti yang ditunjukkan Koalisi Merah Putih.

"Orang jangan terlalu takut, inikan biasa saja, menguatnya dewan pertanda baik bagi rakyat, karena suatu pemerintah, eksekutif, pada dasarnya dia enggak butuh dewan, dia bisa bikin UU sendiri, bisa bikin Perppu," pungkasnya.