Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dukung Ganjar, FX Rudy Divonis Sanksi Berat Langgar Keputusan Kongres V PDIP

Dukung Ganjar, FX Rudy Divonis Sanksi Berat Langgar Keputusan Kongres V PDIP FX Rudy Usai Dipanggil DPP PDIP. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memenuhi pemanggilan DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10). Rudy dipanggil karena pernyataan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Rudy sudah tiba di kantor PDIP sekitar pukul 10.15. Rudy akan memberikan klarifikasi kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.

"Gimana Mas, sehat?" tanya Hasto saat menyambut Rudy.

"Sorry terlambat. Karena terima tamu dulu. Klarifikasi yang lain. Buka saja maskernya," lanjut Hasto sambil menawarkan air putih ke Rudy.

Komarudin mengomentari masker berwarna merah putih yang dipakai Rudy. Katanya, Rudy selalu tepat waktu karena terbiasa dengan protokoler.

"Kalau saya taat dan patuh," jawab Rudy tersenyum.

Sanksi Berat untuk FX Rudy

Kemudian pemeriksaan dimulai dan berlangsung lebih kurang 1,5 jam. Setelah selesai, Hasto, Komarudin dan Rudy keluar ruangan.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Rudy. Komarudin Watubun mengatakan, Rudy telah melanggar keputusan Kongres V PDIP karena telah bicara calon presiden dan calon wakil. Pada Kongres tahun 2019 itu, telah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegang penuh kewenangan terkait calon presiden dan calon wakil presiden.

"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," tegas Komarudin saat konferensi pers usai klarifikasi FX Rudy.

fx rudy usai dipanggil dpp pdip

Komarudin mengatakan, sebagai kader senior PDIP, Rudy harus menerima sanksi yang berat karena melanggar Kongres. Maka itu dijatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir.

"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," ujarnya.

Komarudin mengatakan lamanya waktu pemeriksaan dibanding Ganjar Pranowo karena Rudy merupakan kader senior. Kemudian, surat keputusan terkait sanksi itu langsung diserahkan kepada Rudy.

"Saya serahkan ini untuk dilaksanakan," ucap Komarudin.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan

PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2

elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran

Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.

Baca Selengkapnya
Ganjar Akui Sikap sebagai Oposisi Keputusan Pribadi: Kalau PDIP Diputuskan di Rakernas
Ganjar Akui Sikap sebagai Oposisi Keputusan Pribadi: Kalau PDIP Diputuskan di Rakernas

Ganjar Pranowo menegaskan sikap berada di luar pemerintahan atau oposisi di era Prabowo-Gibran adalah keputusan pribadi.

Baca Selengkapnya
Sidang Perdana di PTUN, PDIP Beberkan Sederet Pelanggaran KPU Loloskan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024
Sidang Perdana di PTUN, PDIP Beberkan Sederet Pelanggaran KPU Loloskan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024

Kendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya