Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR panggil KPU soal penundaan pengumuman verifikasi parpol

DPR panggil KPU soal penundaan pengumuman verifikasi parpol parpol kpu. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi II DPR akan meminta penjelasan KPU terkait penundaan pengumuman parpol yang lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2014. Pengumuman yang seharusnya dilakukan Kamis malam lalu, akhirnya diumumkan Minggu kemarin.

"Kita minta penjelasan dari Ketua KPU, mengapa KPU menunda pengumuman tersebut. Pasti akan kita tanyakan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufik Effendy, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/10).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, sudah selayaknya KPU melaksanakan aturan yang sudah dibuatnya sendiri. Menurunta, penundaan itu satu kritik keras untuk KPU.

"Intinya, KPU bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan KPU. Kalau terjadi penundaan berlarut-larut ya tidak bagus. Jangan sampai melanggar Peraturan KPU No 11 Tahun 2012," jelas Taufik.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik. Sementara untuk verifikasi faktual, dalam peraturan KPU, dilakukan dari tanggal 26 Oktober hingga 20 November 2012.

Dari 34 partai politik yang mendaftar, sebanyak 18 partai gurem tak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengejutkan, Ini Perolehan Suara PSI dan PPP di Pemilu 2024
Mengejutkan, Ini Perolehan Suara PSI dan PPP di Pemilu 2024

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK
KPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK

Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya