DPR ingatkan Jokowi dampak anggaran pengubahan kementerian

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan dari Kementerian Kehutanan serta pengamat ekonomi. Hal ini menindaklanjuti perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya tak mau gegabah memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap nomenklatur kementerian yang diajukan Presiden Jokowi. Menurut dia, usulan nomenklatur kementerian harus disikapi secara komprehensif.

"Harus dilihat secara holistik, kalau dipisahkan (kementerian tersebut) dampaknya seperti ini, politisnya seperti ini. Kami ingin memberikan kajian komprehensif dan betul," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/10).

Ipar SBY itu menegaskan, setiap perubahan dalam nomenklatur kementerian memiliki dampak yang tidak sedikit. Salah satunya adalah masalah anggaran yang harus ditata ulang.

"Sehingga melihat jelas perubahan itu ada akibatnya yang akan ditanggung dan akibat anggaran bisa kita bicarakan," jelas Agus.

"Masalah anggaran bisa bahas APBNP anggaran tahun depan, bisa dibahas lagi seluruh dampak, ini bisa kita bahas," tandas politikus Demokrat ini.