Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD minta Presiden Jokowi tetapkan kabut asap sebagai darurat sipil

DPD minta Presiden Jokowi tetapkan kabut asap sebagai darurat sipil Kabut asap di Pekanbaru. ©twitter.com/Sutopo_BNPB

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat lawatannya ke Amerika Serikat untuk segera pulang ke Tanah Air. Kepulangan Jokowi setelah banyaknya kecaman atas kepergian presiden ke Amerika lantaran di masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menderita karena kabut asap.

Menanggapi itu, Ketua Komite 2 DPD RI Parlindungan Purba meminta presiden segera melakukan koordinasi dengan semua kepala daerah di wilayah terdampak kabut asap. DPD minta pemerintah tetapkan darurat sipil atas asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan.

"Kami minta pemerintah dalam hal ini presiden terjun langsung, kalau tak ada perubahan kita lakukan aja darurat sipil," kata Parlindungan dalam diskusi bertajuk 'Menanti Langkah Jokowi Setelah Pulang' di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Parlindungan, sejauh ini pemerintah belum menunjukkan keseriusannya dalam menangani kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap. DPD mengusulkan dibentuknya Pansus agar pemerintah memberikan penjelasan mengapa terkesan lelet dalam penanganan asap ini.

"Rencananya siang ini kami akan mengesahkan Pansus, 1 Oktober lalu kami usulkan, pada prinsipnya ini sudah bekerja," jelas Parlindungan.

"Seminggu yang lalu kami mengadakan pernyatakan sikap DPD terkait penanggulangan asap, yang pasti ini hasil kunjungan kerja ke lapangan di provinsi terkait, yang intinya kita melihat belum ada keseriusan yang komprehensif dari pemerintah," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan

Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia
Presiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia

Budi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU Desa, Kini Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun
Jokowi Teken UU Desa, Kini Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Masa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.

Baca Selengkapnya