Demokrat Ungkap Alasan Penundaan Deklarasi Koalisi Perubahan
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan perihal penundaan penandatanganan piagam Koalisi Perubahan. Di mana penandatanganan semula akan dilaksanakan pada Rabu (22/3) malam, namun akhirnya ditunda.
Dia menyebut, pihaknya harus berhati-hati untuk melaksanakan deklarasi. Sebab, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan deklarasi Koalisi Perubahan terjadi.
Sehingga, ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS haru menyiapkan strategi.
"Kami juga mesti berhati benar dengan rencana deklarasi ini. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan ini terjadi," kata Herzaky saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/3).
"Dengan segala cara berupaya pecah belah. Termasuk berupaya memainkan opini publik. Jadi, kami mesti perkuat prevention strategy terkait segala bentuk ancaman tadi," sambungnya.
Kendati demikian, Herzaky mengaku Partai Demokrat sudah siap jika harus melakukan deklarasi Koalisi Perubahan. Namun, hal itu tetap harus atas dasar kesepakatan bersama.
"Demokrat sudah siap.Hanya, keputusan apapun, semuanya berdasar konsensus bersama dan masih terus kita siapkan dan matangkan," tutupnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengatakan, demokrasi mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga dan hak-hak publik secara tegas.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaDemokrat mendukung NasDem dan PKB Gabung Koalisi Prabowo.
Baca Selengkapnya