Demokrat minta KIH legowo parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih

Merdeka.com - Partai Demokrat tak menggubris partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang belum menyetorkan nama-nama di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR. Justru, tanpa itu, maka tindakan KIH bisa merugikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sebenarnya kalau ini berlarut-larut akan merugikan pemerintahan Jokowi-JK. Karena anggota harus dibahas apalagi ada penggabungan kementerian, kalau tidak diisi oleh mereka akan merugikan sendiri," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Syarief meminta KIH menerima realita yang ada dalam parlemen. Sebab kata dia, partai-partai yang tergabung dalam KIH secara penuh menguasai pemerintahan.

Oleh sebab itu, tegas dia, parlemen sebagai penyeimbang tentu idealnya diisi oleh partai-partai dalam Koalisi Merah Putih. Sehingga kepentingan rakyat akan menjadi prioritas dan diuntungkan.

"Realita di legislatif harus diterima. Kayak seperti di pemerintahan kami tidak masuk, KIH menerima saja realita politik bahwa KMP kuasai parlemen," jelas Syarief.

"Kompromi itu realitas, tidak boleh saling memaksakan. Mereka menang di eksekutif, menterinya berasal dari mereka. KMP tidak mutung, tapi KMP mendukung pemerintahan, tetapi harus begini-begini. Suka atau tidak suka parlemen dikuasai parlemen," tandasnya.

Seperti diketahui, PDIP, NasDem, Hanura dan PKB tidak mau menyetorkan nama di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu tidak rela bila pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dibabat habis oleh KMP.