Demokrat bakal yakinkan SBY agar dukung Pilkada lewat DPRD

Merdeka.com - Sikap pemerintah dengan Partai Demokrat bertolak belakang terkait RUU Pilkada. Jika pemerintah mendukung agar pemilihan kepala daerah dilakukan langsung dan dipilih oleh rakyat, namun Partai Demokrat getol agar Pilkada dipilih DPRD.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meyakini bila pemerintah bakal sejalan dengan partainya dan mendukung Pilkada dipilih DPRD. Partainya akan segera konsultasi dengan pemerintah agar pengesahan RUU Pilkada dapat berjalan dengan lancar.

"Saya kira persoalan sekarang ini, akan konsultasi dengan pemerintah. Pemerintah berharap rakyat bisa dimudahkan. Persoalan sekarang sesuatu yang memang akan ditetapkan, Demokrat berseberangan pemerintah, tidak demikian, pemerintah akan mengerti. Kita yakin," kata Max saat dihubungi, Jakarta, Rabu (10/9).

Lebih jauh, Max enggan berkomentar panjang apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memberikan instruksi terhadap Partai Demokrat mengenai RUU Pilkada ini atau belum. Sebab sepanjang sejarah, baru kali ini antara sikap pemerintah dan Demokrat saling berseberangan. Padahal Presiden SBY juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Max juga menampik adanya anggapan bahwa Koalisi Merah Putih bakal menyapu bersih para kepala daerah di seluruh Indonesia bila mekanisme Pilkada dipilih DPRD. Menurut dia, walaupun partainya merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih, namun setiap partai memiliki kandidat yang digadang.

"Kemudian ini seolah-olah Koalisi Merah Putih bakal menguasai provinsi bila Pilkada tak langsung, tidak demikian. Kita juga bertarung di dalam Koalisi Merah Putih, kita masing-masing punya calon. Ini harus diketahui duduk persoalannya," jelasnya.

Seperti diketahui, ngototnya mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam RUU Pilkada ini merupakan buntut daripada Pilpres 2014. Partai-partai pendukung Prabowo-Hatta seperti Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berupaya agar mekanisme Pilkada dipilih lewat DPRD. Mereka berambisi supaya gubernur dan bupati/walikota disapu bersih dan dimenangkan olehnya.