Deklarasi Ketum PPP cawapres Jokowi tunggu fatwa kiai 34 provinsi
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak latah mendeklarasikan Ketua Umum-nya, Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden. Penentuan Romi, panggilan Romahurmuziy, masih menunggu fatwa para kiai.
Ketua OC Munas Alim Ulama PPP, Ahmad Mustaqim mengatakan, deklarasi tersebut masih menunggu pemikiran dan kajian dari seluruh ulama, tokoh agama, dan majelis syariah yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
"Munas Alim Ulama 13 sampai 14 April 2018 isinya adalah merumuskan kriteria dulu, sesuai arahan kiai," jelasnya di Patra Jasa Hotel Semarang, Kamis (12/4).
Mustaqim mengungkapkan kiai dan ulama adalah pribadi indenpenden yang tidak bisa didoktrin. Jadi, Munas Alim Ulama adalah wadah mempertemukan pemikiran yang mewakili umat.
"Hasil rumusan pemikiran tersebut menjadi fatwa. Bahwa nanti pemikiran tersebut bisa diaplikasikan untuk pilkada serentak, pileg, dan pilpres, akan ada kajian lanjutan. Terutama untuk membahas kepemimpiman nasional," tegasnya.
"Hasil munas juga tidak bisa diprediksi. Tapi setidaknya, fatwa itu kita harapkan menjadi panduan untuk menjawab isu aktual yang muaranya pada April 2019," papar Mustaqim.
Dikatakan, PPP saat ini adalah partai pendukung pemerintah. Sehingga diharapkan fatwa dari para ulama dan kiai bisa memberi kontribusi positif bagi pembangunan yang menjadi program pemerintah.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya