Catatan KontraS, Debat Pertama Kurang Maksimal Gali ‘Isi Kepala’ Capres Soal Isu HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan gagasan ketiga calon presiden (Capres) dalam debat ketiga perdana kurang maksimal menggali gagasan terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Badan Kerja KontraS, Dimas Bagus Arya dengan sejumlah catatan dalam debat perdana terkait topik pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

“KontraS menilai bahwa momentum ini kurang maksimal untuk menggali ‘Isi Kepala’ para Calon Presiden. Karena waktu pemaparan yang terbatas dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dibahas secara substansial,” kata Dimas dalam keteranganya, Rabu (13/12).

Sebab, Dimas menilai banyak isu yang penting namun terlewat. Semisal, peran Presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah institusi keamanan seperti Polri dan TNI melakukan pelanggaran HAM.

Bahkan secara spesifik KontraS turut menyoroti pemaparan awal ketiga Calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang dinilai belum menunjukan komitmen perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

Karena dalam pemaparan awal selama empat menit, Capres nomor urut satu Anies Baswedan hanya berfokus pada prinsip negara hukum yang tidak ditegakan sesuai kepentingan kekuasaan, fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti dan peristiwa 21-23 Mei 2019 lalu.

Sementara pada paparan Capres nomor urut dua, tidak cukup bisa menangkap gagasan dari Prabowo Subianto. Karena, Prabowo lebih banyak bercerita soal kisahnya berkarir sebagai prajurit yang dinilai tidak menyentuh tema seharusnya.

Untuk Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang berangkat dari permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, sampai hak atas fasilitas pendidikan. Sampai, bicara soal intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih serta akomodatif.

“Berdasarkan pemaparan di sesi awal tersebut, kami menilai bahwa ketiga Capres tidak menunjukan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis,” tuturnya.

“Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan Presiden sangatlah besar,” tambahnya.

Padahal, banyak masalah HAM yang jadi PR untuk dituntaskan, seperti sederet kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan yang terus terjadi di Papua, kebebasan berpendapat hingga pendekatan keamanan dalam pembangunan.

“Isi kepala para Capres mengenai gagasan dan rencana implementasi agenda mengenai pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga tidak berhasil disampaikan ke masyarakat,” katanya.