Bentuk Tim Amandemen UUD '45, PKB Tak Ingin Presiden Tersandera GBHN

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar ke V di Bali pada 20-22 Agustus 2019 yang bertempat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam muktamar tersebut, sejumlah agenda besar bakal digodok. Termasuk, mengenai isu rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bergulir di publik saat ini.

Wakil Sekjen DPP PKB, Ahmad Iman mengatakan, partainya membentuk tim pengkajian amandemen UUD 1945 dan GBHN. Tim pengkajian ini tinggal menunggu disahkan pada perhelatan Muktamar nanti.

"Kami akan mengkaji secara serius dan komprehensif terkait rencana amandemen terbatas UUD 1945 ini," kata Iman, di Badung, Bali, Minggu (18/8) malam.

Panitia pengkajian itu, kata Iman, akan dikomandoi oleh professor hukum tatanegara dan profesor ilmu politik. Saat ditanya mengenai nama profesor hukum tatanegara dan profesor ilmu politik, Iman merahasiakannya.

"Tunggu nanti pas Muktamar. Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin tim Pengkajian itu," imbuhnya.

Menurut Iman, panitia pengkajian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh baik secara ketatanegaraan maupun politik.

"Ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amandemen terbatas UUD '45 itu," jelasnya.

Hasil kajian itu, lanjut Iman, akan dijadikan pedoman dan landasan PKB menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut.

"Ini menyangkut prinsip tentang tata negara Indonesia ke depan. Kita tak ingin presiden terpilih justru tersandera oleh GBHN. Apalagi negara ini sudah pernah mempraktikkan hal itu pada pemerintahan sebelumnya," ujar Iman.