Akibat kisruh kepengurusan, PPP & Golkar tak dapat jatah dana parpol
Merdeka.com - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) tidak akan memberikan dana bagi partai politik yang masih bermasalah secara internal. Hal itu dilakukan walaupun memiliki kursi di DPRD Kota Ternate.
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik menyatakan, khusus untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara pihaknya belum dapat memberikan bantuan bagi dana parpol, karena masih menunggu hasil keputusan dari Pemerintah.
"Kalau mereka sudah islah, kita ikuti apa hasil islahnya, karena semua pengurusan itu pengesahan melalui pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ikuti mana yang disahkan oleh pemerintah," katanya di Ternate seperti dilansir Antara Kamis (28/5).
Menurutnya, bantuan akan diserahkan kepada masing-masing parpol yang memperoleh kursi di Parlemen, jika Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK-P) Malut telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014 pada 6-8 Juni mendatang.
LHP itu nanti diserahkan BPK, baru Pemerintah Kota menyalurkan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2015. Untuk bantuan, kata dia, telah diterima beberapa waktu lalu, tapi tahun anggaran 2015 itu belum.
"Tahun 2014 sudah diterima, tapi waktu itu belum ada konflik. Yang bisa pencairan itu baru Partai Nasdem dan PKPI," terang dia.
"Kalau konflik di daerah ada dua kepengurusan kita tidak berikan, kalau konflik hanya di pusat dan di daerah tidak ada, maka akan kita berikan," ujarnya menambahkan.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Melli ingin parpol melindungi caleg perempuannya dari kecurangan
Baca SelengkapnyaAziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaSaleh mengaku, jika partainya selalu percaya dengan Prabowo-Gibran untuk menjaga keseimbangan politik.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Gibran menyebut akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya usai dinyatakan menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnya