4 Alasan terbuka peluang koalisi partai Islam

Merdeka.com - Punya modal gabungan 31,9 persen suara hasil pemilu legislatif berdasarkan hitung cepat, partai politik Islam seharusnya bisa menjadi harapan umat Islam di pilpres bulan Juli mendatang. Mereka bisa menawarkan pasangan capres dan cawapres alternatif untuk bertarung melawan pasangan yang diusung partai besar.

Hitung cepat yang dilakukan Cyrus dan CSIS menempatkan partai-partai Islam menjadi partai menengah (kecuali PBB) dengan perolehan: PKB (9,2%), PAN (7,5%), PKS (6,9%), PPP (6,7%), dan PBB (1,6%). Sebaran suara ini cukup merata dan menggambarkan basis massa pendukung partai-partai tersebut.

Silaturahmi politik pun sudah dilakukan, terutama PKB dan PAN yang dilirik oleh partai besar yang ingin mengajak bergabung sebagai mitra koalisi. Namun hingga kini belum ada keputusan kemana masing-masing partai Islam itu akan berlabuh di antara tiga kubu capres yang ada. Apakah akan merapat ke Jokowi yang diusung PDIP, Aburizal Bakrie yang dijagokan Golkar, atau bergabung dengan Gerindra yang mengandalkan Prabowo Subianto.

Sementara itu, desakan agar parpol Islam bergabung dan mengusung sendiri capres juga datang dari tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Forum Komunikasi Politik Islam (FKPI). Menurut KH Cholil Ridwan salah satu tokoh FKPI, partai-partai Islam seharusnya tidak membonceng capres partai besar. Apalagi ormas Islam diklaim bakal mendukung jika gabungan parpol Islam berkoalisi.

Berikut beberapa alasan terbuka peluang koalisi partai Islam seharusnya bisa terjadi:

Koalisi dengan PDIP belum deal

Meski sudah beberapa kali bertemu, PKB dan PAN belum mengumumkan keputusan soal koalisi. Jokowi sudah bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sementara Hatta Rajasa masih menunggu sikap PDIP karena dia mengincar posisi cawapres.Sementara dengan menggandeng Partai NasDem yang tidak meminta jatah apa-apa, PDIP sudah cukup untuk mengusung Jokowi sebagai capres. Akibatnya, daya tawar PKB yang punya tiga jagoan, Rhoma Irama, Mahfud MD, dan JK, serta PAN yang ingin menduetkan Jokowi dengan Hatta, agak turun.PAN pun seolah berpaling dengan mewacanakan duet Prabowo dan Hatta sebagai plan B. Sedangkan PKB hingga kini tak jelas, siapa dari tiga nama capresnya yang akan disorongkan sebagai pendamping Jokowi.

Sulit bergabung dengan Ical

Bergabung dengan Golkar untuk mendukung Aburizal Bakrie sebagai capres sepertinya tidak ada dalam agenda partai-partai tersebut. Sejauh ini, komunikasi intensif Golkar baru terjalin dengan Partai Hanura yang diklaim sudah bergabung meski partai itu punya Wiranto-Hary Tanoe.Wajar saja jika dari pilihan yang ada, partai-partai Islam ini ingin bergabung dengan capres yang peluang menangnya lebih besar. Tentu mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan lima tahun ke depan.

Beban masa lalu Prabowo

Partai Gerindra berupaya merangkul suara partai menengah lain, tak terkecuali parpol Islam. Intens bertemu dengan PAN, Prabowo juga sudah bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Presiden PKS Anis Matta.Salah satu hambatan terberat Prabowo menjadi presiden adalah catatan kejahatan HAM yang selalu dituduhkan padanya saat dia menculik aktivis pada awal reformasi tahun 1998. Kasus ini selalu didengungkan oleh lawan politiknya termasuk orang-orang yang tidak suka kepada mantan Danjen Kopassus itu.Bergabung dengan Gerindra dan mengusung Prabowo, tentu harus dipikirkan ulang oleh partai-partai Islam karena bisa saja isu pelanggaran HAM akan menjadi ganjalan dan membuat pemilih partai Islam beralih ke capres lain.

Desakan agar parpol Islam berkoalisi

Sejumlah tokoh Islam yang tergabung dengan Forum Komunikasi Politik Islam (FKPI) meminta parpol Islam berkoalisi. Mereka menyatakan ormas Islam siap mendukung jika ada capres yang diusung. Modal ini tentu saja harus disambut baik oleh elite parpol Islam. Komunikasi harus dibangun antarparpol Islam. Daripada sibuk melihat ke luar, kenapa tidak memanfaatkan kekuatan sendiri dan modal yang ada.