Warga Terdampak Pembebasan Lahan Bandara Kediri Mulai Huni Kampung Tanjung Baru

Merdeka.com - Puluhan warga terdampak pembebasan lahan bandar udara Kediri menolak menjual lahannya untuk proyek strategis nasional tersebut. Warga beralasan nilai ganti untung yang diberikan turun sehingga tak sebanding dengan harga beli lahan baru.

Sementara itu sebagian warga yang sudah menjual lahannya memilih menghuni sebuah perkampungan anyar yang diberi nama Kampung Tanjung Baru.

Kampung Tanjung Baru begitu nama permukiman baru yang kini dihuni oleh sejumlah warga terdampak pembebasan lahan bandara Kediri. Nama perkampungan di Dusun Bedrek Selatan Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ini diambil dari daerah asal penghuninya yakni Dusun Tanjung yang hilang dari peta desa setelah menjadi area bandara.

Suparyono Kepala Desa Grogol mengatakan di Kampung Tanjung Baru telah berdiri sembilan bangunan rumah dan satu musala.

"Kawasan seluas 9 ribu meter persegi tersebut sengaja dipersiapkan untuk warga terdampak lahan pembebasan proyek bandara. Masih ada dua kavling kosong dan lahan potensi permukiman yang dipersiapkan bagi warga lain," kata Suparyono pada wartawan, Rabu (22/1).

Sebagaimana diketahui 55 kepala keluarga belum bersedia melepas lahannya. Mereka tersebar di 3 desa yaitu Desa Grogol 48 KK dan Jatirejo Kecamatan Grogol 3 KK dan Desa Bulusari Kecamatan Tarokan 15 KK. "Masyarakat menolak nilai ganti untung yang ditetapkan Rp10.500.000 per rhu (1 rhu=14m2). Karena harga beli tahan di sekitar sudah mencapai Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 juta per rhu," tambahnya.

Sementara itu direktur PT Surya Dhoho Investama Maksin Arisandi menawarkan solusi tukar guling lahan. "Bagi warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti untung, pihak pengembang dan pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan lahan di Kampung Tanjung Baru tersebut untuk mereka yang berubah fikiran," jelas Maksin.

Dalam proses tukar guling lahan untuk relokasi warga terdampak pemerintah Kabupaten Kediri memberikan santunan Rp30.000.000 juta bagi warga miskin. Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas pembuatan sumur dan biaya pemasangan listrik.