Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK cukup transparan menyeleksi 20 nama kandidat saat tes profile assesement. Hal tersebut menanggapi kritik Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses seleksi pansel.

"Kan sudah terbuka, itu kan hak Presiden untuk bikin pansel dan panselnya kerjanya juga terbuka kerjanya, apanya lagi," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

"Kalau semuanya pendapat diikuti baik itu orang laupun LSM enggak akan jadi jadi negeri," sambungnya.

Dia mengatakan pansel KPK harus tetap bekerja meski diterpa pro dan kontra. Menurutnya, akhir dari seluruh proses seleksi Pansel Capim KPK adalah di DPR.

Pansel akan mengirimkan 10 nama capim KPK untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. DPR akan memilih 5 nama capim KPK untuk diserahkan ke Presiden Jokowi.

"Kan terbuka diumumkan, bisa laporan ke pansel atau ke DPR, kan ujung-ujungnya DPR yang pilih setelah disaring lagi setelah di berikan ke Presiden," paparnya.

Soal rekam jejak dari capim KPK, JK pun tidak mempermasalahkan. Menurut dia, selagi calon tidak bersinggungan langsung dengan tindakan korupsi hal tersebut tidak masalah.

"Tergantung bersinggungan apa, kalau konspirasi korupsi ya tentu tidak boleh, tapi kalau hanya pertemuan secara sosial, main olahraga, orang kan ada praduga tidak bersalah," ujarnya.

"Selama orang itu tidak bersalah ya kenapa tidak boleh bertemu? Selama dia tidak tantang hukum, nanti dunia ini terlalu terpencil kalau semua tidak boleh," lanjut JK.