Wapres Harap Usaha Syariah Mampu Terapkan Prinsip Manajemen Modern
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut, meskipun perkembangan ekonomi dan keuangan syariah cukup pesat, tetapi masih jauh dari potensinya. Untuk itu, faktor penting yang diperlukan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah manajemen tata kelola usaha yang baik.
Hal itu dikatakan Wapres saat menerima Penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melalui virtual, Selasa (23/6).
"Kegiatan usaha syariah, menurut saya harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik. Karena kegiatan usaha syariah selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat," kata Wapres.
Wapres mencontohkan pengelolaan bank syariah yang dinilai baik, dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional serta produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan tersebut, di antaranya pelaksanaan operasional, lingkungan dan budaya kerja, cara berpakaian dan sikap karyawan, serta dalam pengembangan produk yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam.
"DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris," jelasnya.
Wapres meminta ekonomi dan keuangan syariah terus digaungkan sehingga mengalami percepatan. Apalagi, saat ini Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dimana Presiden menjadi ketuanya dan Wapres menjadi wakil ketua sekaligus menjadi ketua harian.
"Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar terus berkembang dan mencapai potensinya," pungkas Wapres.
Sementara, Rektor UMI Basri Modding menjelaskan bahwa universitas yang dipimpinnya bersama dengan para stakeholder terkait akan merumuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif.
"Ekonomi syariah bertujuan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan dan kokoh menghadapi krisis," ungkap Basri.
Terkait prospek pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19, Basri menilai pentingnya dilakukan perbaikan kualitas dalam pengelolaan manajemen syariah.
"Perbaikan kualitas manajemen syariah menjadi jawaban kunci terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam prospek pemulihan ekonomi di Indonesia," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaWapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca SelengkapnyaPernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali Bali menggelar rapat yang dihadiri seluruh komponen ormas Islam di Denpasar, Rabu (3/1) sore.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaDalam pesan Whatsapp itu, dosen Fakultas Psikologi UGM ini dituding sebagai pendukung salah satu paslon capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaSaat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaDia menyebut pencopotan gelar Profesor Kehormatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman harus dilakukan secara berhati-hati.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca Selengkapnya