UN susulan di 11 provinsi, pertaruhan posisi M Nuh

Merdeka.com - Hari ini, Kamis (18/4), sebanyak 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK di wilayah Indonesia tengah akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) susulan. Gara-gara keterlambatan distribusi soal ujian, para siswa terpaksa dibuat stres menunggu pelaksanaan ujian. Jika kacau lagi, M Nuh mempertaruhkan posisinya sebagai Mendikbud.

Seharusnya, para siswa di wilayah Indonesia tengah sudah melaksanakan UN sejak Senin (15/4) lalu. Dalam penjelasan sebelumnya, M Nuh mengatakan keterlambatan naskah soal UN 2013 ini terjadi karena ada kendala teknis dari percetakan yang diserahi kewajiban untuk menyelesaikan paket soal untuk zona Indonesia tengah.

Adalah PT Ghalia Printing Indonesia yang menjadi biang keladi permasalahannya. Akibat waktu yang mepet dan persiapan yang tidak maksimal, ditambah buruknya manajemen perusahaan, pemenang tender dengan nilai tertinggi (Rp 22,4 miliar) itu tidak sanggup menuntaskan paket 3 yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang berlokasi di Ciawi, Bogor itu.

Sebelas provinsi yang mengalami keterlambatan pengiriman soal yakni Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

"Khusus untuk yang di 11 provinsi, kita lakukan pergeseran. Dengan berat hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya sekali lagi mohon maaf," kata M Nuh usai menyaksikan pengambilan soal UN di SMAN 3 Setia Budi, Senin (15/4) lalu.

Nuh menyatakan bertanggung jawab penuh atas kekacauan yang terjadi kali ini. Namun, saat ini dia fokus untuk menyelesaikan masalah. Bahkan Nuh sampai menongkrongi kantor PT Ghalia untuk memastikan proses pengepakan soal beres. Nuh juga telah meminta bantuan TNI AU untuk mendistribusikan lembar soal dan jawaban ke sebelas provinsi.

Tindakan tegas pun dilakukan Kemendikbud. Nuh mengungkapkan pihaknya telah mengambil alih jatah PT Ghalia dan hanya memberikan satu provinsi saja yakni Bali untuk dikerjakan. Jatah 10 provinsi lainnya diberikan kepada beberapa perusahaan pemenang tender percetakan lainnya yaitu Temprina, Jaswindo dan PT Pura.

Sementara PT Ghalia melalui kuasa hukumnya tidak terima disalahkan. "Kami ada kesepakatan awal 60 hari untuk menyelesaikan, tapi dari Dikbud malah sebelum 25 hari," jelas Kuasa Hukum PT Ghalia Printing, Kamil Zacky saat ditemui merdeka.com di kantornya, Jl Rancamaya, Ciawi, Bogor, Senin (15/4) lalu.

Kamil menjelaskan, kejadian itu berlangsung karena adanya keterlambatan pengiriman data soal dari Kemendikbud selaku pembuat soal. Alhasil, perusahaannya mengalami kendala mulai dari pencetakan yang berimbas pada pengepakan lembar soal ujian.

"Ada keterlambatan data dari Dikbud. Soal mesin kita nggak ada masalah, cuma saat finishing kita perlu SDM, ngajari ngepak ini itu, nah waktu kita habis di situ. Keterlambatan karena waktunya mepet saat ngepak," tegas Kamil.

Terkait amburadulnya pelaksanaan UN 2013 ini, sejumlah pihak menyuarakan agar Nuh mengundurkan diri. Mantan rektor ITS itu dinilai telah gagal.

Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Politikus PDIP itu menyebut kinerja M Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak becus.

"Ini kan bukan barang baru. Kita tahu polemik ujian ini 3 atau 4 tahun lalu ada yang pro kontra, dan ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budget-nya," keluh Pramono.

Menanggapi desakan itu, Nuh menjawab santai. "Jadi saya bukan politisi, bukan apa-apa, urusan jabatan, itu saya serahkan kepada yang Maha Kuasa tentu yang pertama. Yang kedua saya itu kan pembantu," kata M Nuh di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/4).

Dia mengaku tidak memikirkan soal desakan itu. "Saya tidak memberi komentar yang aneh-aneh macam-macam karena saya tugasnya kerja saja," ujar Nuh.

"Saya yang paling bertanggungjawab, meskipun ada kesalahan teknis yang di luar wewenang saya. Tapi saya orang yang paling bertanggungjawab," tegasnya usai bertemu dengan Presiden SBY.