UGM nilai tes keperawanan Polwan bentuk diskriminasi

Merdeka.com - Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik kebijakan kepolisian melakukan tes keperawanan pada calon anggota. Menurut PSKK UGM, kebijakan itu konyol dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pemerhati isu gender sekaligus peneliti PSKK UGM, Dr. Dewi Haryani Susilastuti mengatakan, bentuk diskriminasi itu secara tidak langsung direstui oleh negara.

"Ini sesuatu yang sangat ironis. Saat sebuah institusi yang salah satu mandatnya adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan, tapi justru melakukan praktik yang represif terhadap perempuan. Jika melihat institusi kepolisian sebagai kepanjangan tangan negara, maka praktik diskriminasi terhadap perempuan itu dilakukan dengan restu dari negara,” katanya, Selasa(25/11).

Tes keperawanan sebenarnya kental sejak era Orde Baru (Orba). Namun tes itu sendiri sudah dihapuskan sejak reformasi 1998. Dewi menganalisa bahwa kebijakan tes keperawanan yang baru-baru ini mengemuka merupakan bentuk kemunduran sistem. Selain itu berdasar laporan dari Human Right Watch, tes keperawanan kerap menimbulkan trauma bagi calon polisi.

"Praktik tersebut jelas menunjukkan kerasnya budaya yang meminggirkan sekaligus merendahkan perempuan. Status seorang perempuan seolah-olah ditentukan apakah dia masih perawan atau tidak. Bukan ditentukan oleh talenta, kapasitas, dan kecerdasan berpikirnya," tambahnya.

Adanya wacana tes ini sendiri menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Kepolisan, ujar Dewi, tak pernah memberikan jawaban yang memuaskan atas banyaknya pertanyaan tentang wacana tersebut.

"Apa pentingnya tes tersebut dilakukan terhadap calon polisi perempuan? Mungkin polisi nggak benar-benar paham dampak dan fungsi dari tes itu," tegasnya.