Tim SAR cari FDR, Gunung Salak ditutup sebulan
Merdeka.com - Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih fokus mencari Flight Data Recorder (FDR) di sekitar serpihan Pesawat Sukhoi Super Jet 100. untuk itu selama sebulan, Gunung Salak di tutup untuk umum. Termasuk untuk pendakian.
"Dari informasi biasanya KNKT dan tim bertugas di lokasi jatuhnya pesawat memakan waktu sekitar satu bulan, untuk itu puncak Gunung Salak ditutup," kata Komandan Korem 061/Suryakencana, Bogor, Kolonel Infantri Putranto kepada wartawan di Sukabumi, Selasa (29/5).
Petugas gabungan terdiri dari Polri dan TNI akan melakukan penjagaan penuh pada jalur pendakian. Termasuk jalan 'tikus' dari Desa Tenjolaya, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Sehingga kepada siapa saja yang melakukan pendakian ke puncak Gunung Salak, harus izin terlebih dahulu kepada petugas jaga. Hal itu untuk menghindari penemuan FDR oleh pihak lain sehingga digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kepada siapa pun yang ingin masuk ke Gunung Salak harus ada izin dari pihak pengaman dan tujuannya untuk apa," kata Kolonel Putranto.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat dan pendaki diharapkan dapat menaati kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaBukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaKorlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaImbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah meminta Polri untuk bersiap dengan menghadirkan banyak petugas.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya