Tiga Pj Bupati di Jateng Diganti, Pj Gubernur Jateng Ingatkan Jaga Netralitas di Tahun Politik
Pelantikan digelar di Wisma Perdamaian Semarang.
Pelantikan digelar di Wisma Perdamaian Semarang.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, melantik Pj Bupati Brebes, Pj Wali Kota Salatiga, dan Bupati Purworejo, di Wisma Perdamaian (Wisper), Semarang, Rabu (13/12).
Nana juga berpesan kepada kepala daerah yang baru dilantik untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada tahun politik seperti sekarang.
Ketiga pejabat baru yang dilantik itu yakni Yuli Hastuti sebagai Bupati Purworejo. Dia menggantikan Agus Bastian yang mengundurkan diri karena maju sebagai caleg DPR RI.
Kemudian, Yasip Khasani sebagai Pj Wali Kota Salatiga menggantikan Sinoeng N. Rachmadi. Lalu Iwanuddin Iskandar yang menjabat sebagai Pj Bupati Brebes menggantikan Urip Sihabuddin.
Nana berpesan, jabatan adalah amanah. Maka, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi kejujuran.
"Jadikan integritas sebagai pilar utama dalam setiap tindakan. Membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di masing-masing daerah," kata Nana.
Dikatakan dia, banyak pekerjaan rumah dan target dari pemerintah pusat yang harus dicapai oleh para pejabat baru.
Sejumlah pekerjaan rumah yang diselesaikan meliputi penendalian inflasi, penurunan angka stunting, penurunan angka pengangguran, penurunan kemiskinan, perbaikan layanan public, dan penyerapan anggaran
Selain itu, pekerjaan rumah yang perlu perhatian khusus adalah persiapan pemilu serentak. Sebab, perhelatan pemilu 2024 tinggal dua bulan lagi.
Oleh karena itu, Nana meminta kepada pejabat yang baru dilantik intens berkoordinasi dengan forkopimda maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat di masing-masing wilayah.
"Koordinasikan betul dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, jaga situasi kondusivitas di masing-masing wilayah. Terus gaungkan kepada masyarakat mengenai pemilu damai. Jangan sampai kemudian masyarakat terkotak-kotak," ujar Nana.
Tak kalah penting, Nana kembali mengingatkan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pihaknya meminta agar para kepala daerah memastikan bahwa ASN di wilayahnya bebas dari pengaruh partai politik.
Benny menjelaskan, aturan CFD dilarang untuk kegiatan politik tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Baca SelengkapnyaMonumen Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso diresmikan olah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Laksamana Yudo Margono.
Baca Selengkapnya"Pasti mikirin politik supaya PDIP Perjuangan menang mutlak 2024 di Bali," kata Koster.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Brigjen TNI FX. Giyono saat pembekalan kepada prajurit TNI di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika ada pejabat yang ingin menambah masa jabatannya harus pindah ke tempat yang lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaGibran seharusnya bisa bersikap, tanpa perlu menunggu PDIP memecatnya.
Baca SelengkapnyaGibran mengatakan pemanggilan tersebut terkait perkembangan politik terkini yang terjadi di Kota Solo.
Baca Selengkapnya