Tegaskan Netral di Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Tak Sebar Hoaks
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilah informasi di media sosial. Masyarakat diminta jangan terlibat dan menyebarkan informasi hoaks yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, edukasi dan informatif termasuk tentang maraknya berita bohong atau hoaks yang lagi marak di media sosial.
"Pada umumnya, informasi palsu atau berita palsu di internet disebarkan ulang dengan cara copy dan paste. Setelah dicopas, konten diedit sedemikian rupa dan disisipi dengan gagasan kepentingan tujuan hoaks yang tentunya tanpa menyertakan link sumber," kata Karo Penmas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (11/2).
Trunoyudo membantah informasi yang menyatakan tidak netral dalam pemilu 2024.
"Polri akan netral dan itu adalah harga mati bagi Polri. Karena Polri terikat oleh peraturan perundang Undangan dan perkap," ujarnya.
Saat ini, kata Trunoyudo, Polri fokus pada tanggung jawab pengamanan pemilu 2024 bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, sejuk, damai dan bermartabat.
"Polri terus berkomitmen menciptakan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat guna hingga tuntas serta terpilihnya pemimpin nasional yang baru," katanya.
- Redaksi Merdeka
Sebanyak 155 ribu personel gabungan TNI, Polri dan stakeholder terkait
Baca Selengkapnya“Petugas juga wajib mengenal anggota KPPS, menjalin komunikasi dengan warga sekitar serta jaga netralitas Polri
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolri memastikan untuk stok beras di beberapa daerah masih aman.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan tersebut seharusnya berlangsung di Bareskrim Mabes Polri.
Baca SelengkapnyaMenurut Polri, dua wilayah itu menjadi pintu masuk narkoba dari luar negeri, khususnya dari wilayah Malaysia.
Baca SelengkapnyaMenurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat (Waskat) untuk mencegah penyimpangan di lingkungan Polri ini membuat kepuasan publik terhadap institusi ini sudah mencapai 87,8 persen.
Baca Selengkapnya