Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tb Hasanuddin: Di UU TNI tak ada kewajiban tes keperawanan

Tb Hasanuddin: Di UU TNI tak ada kewajiban tes keperawanan Prajurit wanita TNI. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - TNI mewajibkan tes keperawanan untuk menguji calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat‎ (Kowad). Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan, aturan itu tidak ada dalam UU TNI.

"Saya sangat sepakat bahwa seseorang yang belum nikah dilarang melakukan hubungan seks, baik untuk perempuan maupun untuk laki-lakinya tanpa terkecuali," kata TB Hasanuddin di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/5).

Di sisi lain dia juga kecewa jika mereka yang dinyatakan tidak perawan dihambat haknya. Hal tersebut menurutnya karena belum tentu ketidakperawanan berhubungan dengan moral seseorang.

"Tapi seseorang yang sudah tidak perawan lagi diambil haknya menjadi calon bintara TNI rasanya patut dipertimbangkan ulang. Perlu diperdalam apakah mereka yang tidak perawan itu moralnya rusak?" tuturnya.

Menurut Hasanuddin, jika mengacu pada Undang-undang tak ada aturan harus perawan. "Kalau mengacu kepada Undang-undang juga kurang pas, dalam Pasal 28 Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, ada 8 persyaratan umum yang ditentukan untuk menjadi prajurit TNI (tak tercantum harus perawan atau perjaka)," katanya.

Selain itu ada pasal lain yang mengatakan bahwa persyaratan di luar Undang-undang harus dengan keputusan Menteri Pertahanan. "Ditegaskan juga dalam Pasal 28 ayat 2 bahwa, 8 persyaratan tersebut di atas dan persyaratan lainnya harus dengan keputusan Menteri Pertahanan (bukan keputusan Panglima TNI)," tutupnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua
Terungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua

Dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yang menyatakan dirinya tentara /combatan.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya

Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TNI Beberkan Kronologi 1 Prajurit Gugur Diserang KKB Papua
TNI Beberkan Kronologi 1 Prajurit Gugur Diserang KKB Papua

Serangan KKB menyebabkan dua prajurit TNI menjadi korban.

Baca Selengkapnya
TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

Baca Selengkapnya
Intip Kesiapan TNI Amankan Pemilu 2024, Petakan Daerah Rawan Bencana Sampai Konflik
Intip Kesiapan TNI Amankan Pemilu 2024, Petakan Daerah Rawan Bencana Sampai Konflik

“Jadi kita mengecek kesiapan yang harus dilakukan oleh prajurit tentunya didukung oleh perlengkapan yang memadai,” ujar Panglima TNI

Baca Selengkapnya
Kasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron
Kasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron

Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.

Baca Selengkapnya
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Nilai Banyak Kecurangan Pilpres Secara Terstruktur dan Masif
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Nilai Banyak Kecurangan Pilpres Secara Terstruktur dan Masif

Tim hukum TPN tengah menelusuri terkait dugaan adanya pelanggaran pada di kontestasi Pemilu 2024 ini dan sedang berlangsung.

Baca Selengkapnya
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

Baca Selengkapnya