Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tanggapi Eksepsi Indra Kenz, Jaksa Tegaskan Dakwaan Sesuai Aturan

Tanggapi Eksepsi Indra Kenz, Jaksa Tegaskan Dakwaan Sesuai Aturan Indra Kenz Didakwa Langgar UU ITE serta Lakukan Penipuan dan Pencucian Uang. ©2022 Merdeka.com/Kirom

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, menegaskan dakwaan disusun untuk Indra Kenz, terdakwa judi online berkedok trading komoditas melalui aplikasi Binomo sesuai aturan. Penegasan tersebut disampaikan JPU dalam sidang lanjutan perkara penipuan judi online berkedok trading komoditas aplikasi Binomo di Pengadilan Negeri Tangerang.

JPU menyebut surat dakwaan terhadap Indra Kenz sudah memenuhi syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP. JPU menilai dakwaan terhadap Indra Kenz yang ditolak kuasa hukum tak berdasar.

"Seluruh materi eksepsi penasihat hukum terdakwa IK, tidak berdasar, tidak sesuai untuk penegakan hukum dan tidak sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHAP. Bahwa penuntut umum berkeyakinan untuk tetap pada subjek dakwaan yang telah dibacakan pada Jumat 27 Juli 2022," kata ujar JPU Tomi Detasatria, saat membacakan tanggapan eksepsi kuasa hukum Indra Kenz dalam sidang di PN Tangerang.

Untuk itu, JPU meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Indra Kenz untuk menolak atau tak menerima eksepsi diajukan terdakwa. Sebab surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang.

"Menetapkan bahwa pemeriksaan atas sidang perkara pidana atas nama terdakwa Indra Kenz dapat dilanjutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas eksepsi yang diajukan Indra Kenz," kata Tomi.

Menanggapi tangapan JPU itu, Ketua Majelis Hakim Rahman Rajaguguk, menegaskan akan melanjutkan sidang pada pekan depan dengan agenda sidang sela. "Sidang kami lanjutkan pekan depan 22 Agustus 2020 dengan putusan sela," kata Rajaguguk.

Indra Kenz Tolak Tiga Dakwaan Jaksa Dalam Sidang TPPU Judi Online Binomo

Indra Kenz sebelumnya menolak dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana kasus penipuan online yang menelan dana masyarakat hingga Rp83 miliar.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Rahman Rajaguguk, usai mendengarkan dakwaan yang disampaikan tim JPU, menanyakan Indra Kenz, apakah akan melakukan eksepsi atas dakwaan JPU.

"Saya serahkan ke penasehat hukum saya," kata Indra Kenz, dalam persidangan itu.

Brian Praneda, kuasa hukum Indra, menjawab, kalau timnya telah menyiapkan materi eksepsi yang didakwakan terhadap Indra Kenz, dalam sidang dakwaan Jumat (12/8).

"Baik yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi dan kami sudah siapkan eksepsi dakwaan JPU. Izin saya sampaikan sekarang yang mulia," terang Brian.

Brian menyatakan ada tiga hal yang ditolak dari dakwaan yang dibacakan jaksa. "Ada tiga jenis yang kita ajukan terkait kompetensi dan terkait dakwaan yang tidak dapat diterima. Kita mengajukan kenapa karena jumlah saksi yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta itu berjumlah 26 dan di Tangsel hanya 13 orang, dan saksi-saksi lain tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ucap Brian dalam pembacaan eksepsinya di ruang utama Pengadilan Negeri Tangerang.

Kuasa hukum Indra juga menolak dakwan KPU karena hanya Indra Kenz yang dijadikan tersangka dalam dakwaan yang dibacakan JPU pada kasus Binomo. Sementara, aplikasi judi online Binomo, tidak dikaitkan dalam perkara itu.

"Kedua terkait dakwaan tidak diterima lainnya, adalah seharusnya Binomo sebagai telapor utama. Karena korban-korban mentransfer ke Binomo, bukan kepada Indra. Jadi jelas ada hubungan hukum antara Binomo dengan para korban, seharusnya Binomo itu diangkat sebagai pihak dalam perkara ini untuk dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa. Tapi itu tidak ada, tidak terjadi di sini," tegas Brian.

"Ketiga adalah, poin utama korban melakukan kesepakatan dengan Binomo, sebelum mereka bisa trading di Binomo, dengan perjanjian dan hubungan hukum antara korban dengan Binomo, maka apabila terjadi perselisihan, sengketa atau apapun juga wajib diselesaikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi perjanjian itu strong point yang diutamakan. Selebihnya kita tunggu tanggapan JPU seperti apa," kata dia.

Selanjutnya, setelah eksepsi tersebut dibacakan, Ketua Majelis Hakim Rahman Rajaguguk, meminta JPU mempersiapkan tanggapan atas eksepsi yang dilayangkan tim kuasa hukum terdakwa.

"Berarti selanjutnya tinggal menunggu tanggapan atas eksepsi terdakwa, bagaimana pekan depan sidang kita tunda sampai 16 Agustus," ucap Rahman Rajaguguk mengakhiri persidangan.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Saat Jenderal Bintang Dua Ingatkan Prajurit dan Keluarganya Jauhi Judi Online: Saya Tindak Langsung
Saat Jenderal Bintang Dua Ingatkan Prajurit dan Keluarganya Jauhi Judi Online: Saya Tindak Langsung

Saat Jenderal Bintang Dua Ingatkan Prajurit dan Keluarganya Jauhi Judi Online: Saya Tindak Langsung

Baca Selengkapnya
Penyebab Judi Online Masih Marak di Indonesia Hingga Disorot Presiden Jokowi
Penyebab Judi Online Masih Marak di Indonesia Hingga Disorot Presiden Jokowi

Padahal, penegak hukum sudah berulang kali membongkar praktik kejahatan siber ini. Lalu kenapa masih tumbuh subur?

Baca Selengkapnya
Kebut Pemberantasan Judi Online, Satgas Khusus Bentukan Jokowi Mulai Bekerja Pekan Depan
Kebut Pemberantasan Judi Online, Satgas Khusus Bentukan Jokowi Mulai Bekerja Pekan Depan

Satgas terpadu diharapkan dapat mempertajam koordinasi kementerian/lembaga dalam memberantas keberadaan judi online.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Langgar Aturan, Pinjol Investree Dapat Sanksi dari OJK
Langgar Aturan, Pinjol Investree Dapat Sanksi dari OJK

Platform pinjaman online (pinjol) tersebut telah memiliki rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 12,58 persen

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Kita Siap Perangi Judi Online
Menkominfo: Kita Siap Perangi Judi Online

Menkominfo Budi Arie Setiadi siap berantas judi online yang dapat mengancam ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Judi Online Beromzet Rp30 Miliar di Depok, 4 Orang jadi Tersangka
Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Judi Online Beromzet Rp30 Miliar di Depok, 4 Orang jadi Tersangka

Polda Metro Jaya membongkar kasus judi online yang beroperasi di sebuah rumah kawasan Tapos, Kota Depok.

Baca Selengkapnya
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS

Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca Selengkapnya
OJK Perintahkan Perbankan Blokir 4.000 Rekening Terkait Judi Online
OJK Perintahkan Perbankan Blokir 4.000 Rekening Terkait Judi Online

Apabila ditemukan adanya pergerakan yang tidak wajar ataupun mencurigakan, maka bank wajib melaporkan ke PPATK.

Baca Selengkapnya