Soal sengketa tanah, Moeldoko sebut akan temui Amien Rais jika diperlukan

Merdeka.com - Beberapa waktu yang lalu, ramai berita soalmantan ketua MPRmantan ketua MPRAmien Rais menyebut program yang kini sedang dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni bagi-bagi sertifikat tanah, merupakan sebuah pembohongan.

Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko bersedia menjelaskan perihal program sertifikat tanah itu kepada sang politikus senior PAN tersebut.

Menurut Moeldoko, hal ini sekaligus mengklarifikasi tudingan Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan pembohongan.

"Jadi saya pikir, Pak Amien Rais, sebagai senior saya. Mungkin kalau diperlukan saya harus menghadap, saya akan menghadap Beliau, saya akan jelaskan, ini lho Pak yang sesungguhnya," kata Moeldoko menanggapi Kritik Amien RaisKritik Amien Rais di kantornya, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3/2018)

Moeldoko menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria. Yang pertama adalah redistribusi berbagai lahan yang menganggur atau belum dimanfaatkan.

"Itu sudah dijalankan oleh pemerintah," ucap Moeldoko.

Yang kedua, sambung dia, adalah legalisasi lahan milik masyarakat. Menurut Moeldoko, pada pemerintahan sebelumnya memang sudah ada program pembagian sertifikat bagi masyarakat. Namun, jumlahnya masih minim, yakni 500 ribu sertifikat per tahun.

Padahal, dia mengungkapkan masih ada 180 juta bidang tanah di Indonesia yang perlu disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Bisa dibayangkan kalau hanya 500 ribu sertifikat dalam program 1 tahun, maka kita memerlukan berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu akan sangat lama sekali," ungkap Moeldoko.

Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah terus menggenjot sertifikasi tanah bagi rakyat. Pemerintah, sambung Moeldoko, sadar betul bahwa masalah tanah di Indonesia dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan.

Tahun depan 9 juta sertifikat

Berdasarkan data yang telah diterima, Moeldoko mengaku sudah ada 6,5 juta sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah hingga Februari 2018.

Pemerintah sendiri dalam menjalankan reformasi agraria juga telah menyediakan lahan dalam rangka perhutanan sosial. Lahan yang telah disiapkan berjumlah 12,7 juta hektare. "Saat ini baru bisa didistribusikan ke masyarakat Indonesia 1,7 juta. Ini kita akan kerja keras lagi, akan bisa terpenuhi," tandas dia.

"Di 2018, targetnya 7 juta (sertifikat). Di 2019 nanti, harus 9 juta sertifikat tuntas diselesaikan. Ini bukan pekerjaan yang mudah memang," sebut Moeldoko mengkontra kritik sang mantan Ketua MPRmantan Ketua MPR tersebut.

Sumber: Liputan6.comLiputan6.com