Situs sempat diretas hacker, KPU tegaskan takkan pengaruhi hasil akhir Pilkada
Merdeka.com - Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat diretas oleh hacker saat mulai perhitungan real count hasil Pilkada Serentak berbasis formulir C1 milik KPU. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi angkat bicara terkait peristiwa itu.
Dia menjamin aksi peretasan situs KPU tersebut tidak akan mempengaruhi hasil akhir Pilkada serentak.
"Sebenarnya mau dihack gimana pun juga enggak akan pengaruhi hasil akhir. Enggak ada pengaruh sama real count," ungkap Pramono, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
Pramono menegaskan, hasil resmi pilkada serentak yang sah secara hukum akan ditetapkan lewat pleno terbuka. Hasil itu pun berdasarkan data rekapitulasi secara manual.
Karena itu, meski situs KPU diretas, tak akan mengubah, mempengaruhi atau bahkan memanipulasi hasil akhirnya.
"Jadi itu adalah isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab. Jadi ada serangan hacker iya. Tapi itu bukan hasil resmi," ucap Pramono.
Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaPratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca SelengkapnyaPublik kini tidak lagi dapat melihat perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 kala mengakses laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ dikembangkan KPU RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaTotal, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaNamun karena ada 1 wilayah yaitu Kuala Lumpur yang harus dilakukan PSU sehingga suara pemilihan di luar negeri belum bisa disebut 100 persen
Baca Selengkapnya