Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serapan anggaran rendah, Marwan sebut di Kemenkeu ada yang hambat

Serapan anggaran rendah, Marwan sebut di Kemenkeu ada yang hambat Marwan Jafar. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet mengenai penyerapan anggaran 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penyerapan anggaran paling tinggi adalah Kementerian Sosial. Sedangkan yang paling rendah adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Terendah ya kementerian yang baru berubah nomenklaturnya. Kementerian Desa tapi bukan salah mereka lah karena mereka baru berubah nomenklatur," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran di kementeriannya.

"Secara administratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," jelas Marwan.

Politikus PKB itu memastikan bila pada Agustus mendatang penyerapan anggaran di kementeriannya akan menjadi tinggi. Sebab, kata dia, banyak proyek infrastruktur yang harus diselesaikan.

Lambatnya penyerapan anggaran, tambah Marwan, lantaran proses tender yang memakan waktu hingga 45 hari. Menurutnya proses tersebut sebetulnya bisa dipercepat lagi.

"Misal kita percepat 15 hari bisa sebetulnya. Tapi karena peraturan Menteri Keuangan 45 hari, enggak berani melanggar itu. Dari sisi percepatan itu alami kendala," jelas Marwan.

"Ini peraturan harus direvisi. Pak Presiden tekankan semua peraturan yang menghambat penyerapan anggaran harus direvisi, karena efeknya besar kan menyangkut pertumbuhan ekonomi kita," tutupnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Baca Selengkapnya
Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional
Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Mentan menyebut ketersediaan pangan saat ini dalam kondisi yang aman.

Baca Selengkapnya
Per 31 Maret 2024,  Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Per 31 Maret 2024, Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

Kesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan 4,92 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya