Sepakat dengan Bupati Meranti, Gubernur Sumsel Klaim Sering Protes soal DBH Migas

Merdeka.com - Protes yang dilayangkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkait skema Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas didukung Gubernur Sumsel Herman Deru. Dia mengklaim pihaknya juga sering memprotes skema pembagian yang dinilai tidak adil.

Menurut Deru, sikap yang sama juga mesti dilakukan setiap daerah penghasil migas. "Hasil pemanfaatan sumber daya alam itu harus menjadi linier dengan kesejahteraan masyarakat. Ini tentu butuh kekuatan dan dorongan untuk bersatu di antara penghasil migas termasuk Sumsel," ungkap Deru, Rabu (14/12).

Deru menyebut skema pembagian DBH Migas yang dinilai tak berkeadilan sering kali dia pertanyakan, termasuk oleh legislatif maupun masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki satu daerah semestinya dapat dinikmati masyarakat setempat, bukan hanya sebatas dibantu seadanya oleh pemerintah pusat.

Dia memaparkan, pendapatan yang diterima daerah semestinya lebih besar dari saat ini. "Kadang masyarakat sering tanya bagaimana transfer daerah itu didapat, karena ada daerah yang nilainya hampir Rp5 triliun dan ada juga yang tak sampai Rp1 triliun, tapi yang diterima daerah tidak sebanding dan tak seberapa," ujarnya.

Tiap Tahun Turun

Kepala Dinas ESDM Sumsel Arinarsa juga mempertanyakan DBH Migas dari pusat setiap tahun turun 20-30 persen. Padahal, produksi migas di Sumsel turunnya tidak begitu signifikan.

"Ini kan aneh, produksinya tidak terlalu turun, ICP-nya naik, tapi kok DBH kita selalu turun," kata dia.

Dari hasil evaluasi, penghitungan pembagian DBH tidak transparans oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM. Temuan ini telah disampaikan namun tak ada tanggapan berarti.

Dia mencontohkan, Kota Prabumulih sebagai daerah penghasil minyak di Sumsel mendapat DBH yang tidak sebanding. Justru, kota itu masuk dalam kategori daerah yang mendapat DBH migas untuk daerah bukan penghasil.

"Ada satu komponen perhitungan DBH yang tidak transparan disampaikan ke pemerintah daerah dan itu kedapatan di kita. Hal inilah yang menyebabkan DBH di kabupaten dan kota penghasil migas di Sumsel sangat kecil," terangnya.

Terkait adanya temuan itu, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kementerian ESDM, Kementrian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Surat itu juga ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita kan mendapatkan DBH Migas itu 15 persen, di mana 6 persen untuk daerah penghasil, 3 persen dan 6 persen untuk daerah nonpenghasil," pungkasnya.