Seluruh Cagub-Cawagub DKI bakal dapat pengawalan polisi

Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya akan memberikan pengawalan khusus bagi seluruh calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang digelar pada Februari 2017 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk memberikan rasa aman bagi para peserta sekaligus menjamin kelancaran pesta demokrasi di ibu kota.

Pengawalan ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono.

"Ya ada yang mengawal, kalau sudah ditetapkan sebagai calon. Penetapan minggu depan untuk calon. Tentunya kita lakukan pengamanan," kata Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (22/9).

Hanya saja, Awi mengaku belum memastikan jumlah personel yang akan diterjunkan untuk mengawal seluruh calon. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait kontestan yang bakal bertarung di Pilgub DKI.

"Belum. Nanti kita lihat jumlah personel kita update kalau sudah dibentuk. Masih proses," ujarnya.

Personel yang akan mengamankan calon gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu melalui proses seleksi, sesuai dengan surat perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Sementara, mengenai pemetaan pengamanan, Polda Metro Jaya telah menggelar Operasi Mantap Praja untuk menentukan lokasi-lokasi rawan dan harus diperketat penjagaannya. Bahkan tim intelijen turut dilibatkan untuk mengamankan Pilkada DKI 2017.

"Sudah. Kita kan sudah gelar Operasi Mantap Praja. Kita sudah tentuin lokasinya. Tim intelijen juga kita turunkan," beber Awi.

Operasi Mantap Praja ini akan digelar sampai 31 Oktober 2017 mendatang dan selesai setelah calon terpilih diambil sumpahnya. Pengamanan ini juga mendapatkan bantuan personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)

"Untuk Operasinya Mantap Praja ya dari personel Polri, namun kita juga dibantu dengan TNI," tuturnya.

Awi mengimbau seluruh para pasangan calon Gubernur DKI Jakarta agar mematuhi aturan yang berlaku. Khususnya ketaatan berlalu lintas selama kampanye berlangsung, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu.

"Saat kampanye jangan sampai aktivitas masyarakat terganggu," pungkasnya.