Sejak 2011, KY terima laporan warga soal kinerja Hakim Setyabudi

Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) menerima tiga laporan dari masyarakat yang mengadukan kinerja Hakim Setyabudi Tedjocahyono. Dari ketiga laporan itu, dua laporan telah selesai ditangani dan satunya sedang dalam proses pemeriksaan.

"Ada tiga laporan masyarakat terkait Hakim Setya, masing-masing tahun 2011, 2012, dan 2013," ujar juru bicara Asep Rahmat Fajar di Jakarta, Selasa (26/3).

Dari tiga laporan itu, KY menyatakan laporan tahun 2011 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. "Untuk tahun 2012 hasilnya terbukti dan direkomendasikan sanksi teguran tertulis dan tahun 2013 sedang dalam proses," kata dia.

Selanjutnya, Asep menerangkan, Hakim Setya terbilang licin. Sebab, KY sering mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian atas laporan masyarakat yang masuk.

Atas dasar itu, Asep menambahkan, KY memilih untuk menyerahkan laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KY melakukan koordinasi dengan lembaga negara lain agar hasilnya bisa optimal," pungkas dia.

Sebelumnya, KPK menangkap basah Hakim Setyabudi saat sedang menerima uang ucapan terima kasih dari seorang kurir bernama Asep. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan sejumlah uang lainnya yang masih tersimpan di dalam mobil Avanza milik Asep.

Berdasarkan penelusuran KPK, Asep merupakan perpanjangan tangan dari dua PNS bernama Hery Nurhayat yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas, dan Pupung yang kini menjabat sebagai Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung.

Saat ini KPK telah Hakim Setyabudi dan tiga lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial sebesar Rp 66 miliar di Pemerintah Kota Bandung.

Tiga tersangka lainnya antara lain; H adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Herry Nurhayat. Sementara A adalah Asep, diduga sebagai perantara antara Pemerintah Kota Bandung dan Hakim Setyabudi. Keempat adalah T. Namun Bambang tak menjelaskan siapa T.

Berdasarkan surat permintaan cegah KPK kepada Kemenkum HAM diketahui T adalah Toto Hutagalung.