SBY: Jangan ada fitnah baru ke saya dan Megawati

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Bank Sentral untuk menjelaskan pada publik terkait proyek cetak uang sebesar 550 juta lembar pecahan Rp 100.000 yang dikerjakan di Australia.

"Saya pesan kepada Deputi Gubernur Senior, Agus Martowardojo, bisa berikan penjelasan yang lebih rinci, lengkap dan teknis," ujarnya di Cikeas, Jawa Barat, menangapi pemberitaan dan bocoran dari situs wikileaks atas dugaan suap percetakan uang, Kamis (31/7).

Dia menegaskan Indonesia saat ini tengah berkampanye pemberantasan korupsi. Selain itu, Indonesia mendesak pemerintah Australia untuk bicara ke publik terkait persoalan ini. "Mari kita kerjasama. Yang penting terang, ungkapkan siapa.Kalau memang wikileaks tidak benar, ya bicaralah Australia. Jangan diam," katanya.

Pemberitaan ini, kata SBY, bisa menimbulkan spekulasi baru di Indonesia yang tidak perlu terjadi dan mengenai orang-orang tidak berdosa. " Itulah pesan dan harapan saya selaku presiden, kepada kita termasuk Australia. Jangan ada fitnah-fitnah baru ke saya dan Megawati," katanya.

Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri diduga menerima suap dari Indonesia.

Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).

Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu, sebesar USD 1,3 juta.