SBY: Jangan ada fitnah baru ke saya dan Megawati
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Bank Sentral untuk menjelaskan pada publik terkait proyek cetak uang sebesar 550 juta lembar pecahan Rp 100.000 yang dikerjakan di Australia.
"Saya pesan kepada Deputi Gubernur Senior, Agus Martowardojo, bisa berikan penjelasan yang lebih rinci, lengkap dan teknis," ujarnya di Cikeas, Jawa Barat, menangapi pemberitaan dan bocoran dari situs wikileaks atas dugaan suap percetakan uang, Kamis (31/7).
Dia menegaskan Indonesia saat ini tengah berkampanye pemberantasan korupsi. Selain itu, Indonesia mendesak pemerintah Australia untuk bicara ke publik terkait persoalan ini. "Mari kita kerjasama. Yang penting terang, ungkapkan siapa.Kalau memang wikileaks tidak benar, ya bicaralah Australia. Jangan diam," katanya.
Pemberitaan ini, kata SBY, bisa menimbulkan spekulasi baru di Indonesia yang tidak perlu terjadi dan mengenai orang-orang tidak berdosa. " Itulah pesan dan harapan saya selaku presiden, kepada kita termasuk Australia. Jangan ada fitnah-fitnah baru ke saya dan Megawati," katanya.
Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri diduga menerima suap dari Indonesia.
Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).
Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu, sebesar USD 1,3 juta.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bertemu PM Anthony Albanese, Jokowi Kembali Undang Sektor Swasta Australia Bangun IKN
Jokowi pun menekankan, pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan BNI di Sydney.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Dapat Bisikian soal The Fed Bakal Turunkan Suku Bunga Acuan
Saat ini, The Fed selalu Bank Sentral Amerika Serikat (AS) masih melakukan kajian terkait potensi penurunan tingkat suku bunga.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya
Perry mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaBertemu PM Selandia Baru, Presiden Jokowi Bahas Peningkatan Dagang hingga Kerja Sama Pasifik
Jokowi melangsungkan pertemuan bilateral dengan PM Selandia Baru di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia pada Selasa, (5/3)
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Ekonomi Makin Melemah: Amerika Kuat, China Terlilit Utang
Bank Dunia memprediksi ekonomi global dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Bisa Merusak Norma Bernegara
Menurut Sudirman, ucapan Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak berbahaya.
Baca Selengkapnya