SBY harusnya keluarkan Perppu, bukan Keppres buat Komnas HAM

Merdeka.com - Rencana penerbitan keputusan presiden (Keppres) untuk memperpanjang masa jabatan 11 komisioner Komnas HAM dinilai tidak tepat. Seharusnya, presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Kalau dengan Keppres justru melanggar undang-undang," kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (30/8).

Pasal 83 ayat 4 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

"Keppres tidak boleh melanggar UU yang secara hierarkis lebih tinggi. Kalau bisa begitu, presiden bisa dong memperpanjang masa jabatannya sendiri dengan Keppres," jelas Irman.

Presiden seharusnya mengeluarkan Perrpu yang posisinya sejajar dengan UU. Lewat Perppu, kata Irman, presiden bisa menunjukkan beberapa orang untuk menjabat anggota Komnas HAM sampai anggota baru dipilih oleh DPR.

"Tidak usah banyak-banyak, tunjuk saja tiga orang. Kalau DPR selesai tiga tahun, ya segitu juga dia menjabat," kata dia.

Namun, kata Irman, orang yang ditunjuk presiden hendaklah bukan anggota Komnas HAM yang baru selesai masa jabatannya. "Tunjuk saja, presiden pakai hak prerogatifnya," ujar dia.

Lebih jauh, Irman mengatakan, presiden tidak usah malu untuk kembali menerbitkan Perrpu. Sebab, dalam konteks Komnas HAM, presiden justru menjadi 'penyelamat' DPR dan Komnas HAM yang lalai. Untuk diketahui, Pansel Komnas HAM tidak berada di bawah presiden.

"Ini bukan wewenang presiden karena Komnas HAM lembaga independen. Tapi presiden bisa menolongnya lewat Perppu," ujar dia.