Saksi: Alokasi 'uang lelah' atas perintah Sudjadnan

Merdeka.com - Mantan pegawai Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri, I Gusti Putu Adnyana menyatakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat adalah orang yang memerintahkan alokasi anggaran 'uang lelah' dalam pelaksanaan sidang dan konferensi internasional kurun waktu 2004 sampai 2005. Dia mengatakan cuma mencatat rincian dari Sudjadnan.

"Pemberian uang lelah itu atas perintah Pak Sudjadnan. Beberapa pihak yang dapat Menteri, Sekretaris Jenderal, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian pengendalian. Pak Sudjadnan yang menentukan jumlahnya, saya hanya mencatat saja," ujar Putu saat bersaksi dalam sidang terdakwa Sudjadnan Parnohadiningrat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/4).

Putu berkilah, yang dimaksud 'uang lelah' sebagai pengganti biaya-biaya sebelum persidangan dan konferensi internasional dilaksanakan. Menurut dia, ketika usulan anggaran diajukan ke Kementerian Keuangan, dan sekretariat sudah dibentuk maka memerlukan biaya buat transportasi dan konsumsi. Sementara honor hanya diberikan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam kepanitiaan.

Putu pun mengaku mendapat uang lelah itu. Dia juga membuatkan tanda terima buatan sendiri kepada pihak-pihak yang menerima duit panas itu.

"Saya buatkan tanda terimanya. Tapi waktu 2008, Kementerian Luar Negeri direnovasi dan saat saya periksa dan tanya anak buah, dokumennya sudah banyak yang hilang. Cuma satu yang ketemu," ujar Putu.

Kendati demikian, lanjut Putu, sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, ditemukan ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan sidang dan konferensi internasional kurun waktu 2004 sampai 2005 sebesar Rp 1,68 miliar. Dia juga dituntut mengganti uang itu bersama dengan rekan kerjanya, Warsita Eka, sertra Sudjadnan. Akibat kasus itu, Putu juga sempat dibui di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, selama beberapa waktu.

"Kami membayar secara tanggung renteng sesuai jumlah itu. Itu atas perintah Itjen. Saya bayar Rp 400 juta, Pak Eka Rp 400 juta, sementara Pak Sudjadnan Rp 800 juta," sambung Putu.

Atas kesaksian Putu, Sudjadnan mengaku keberatan. Dia menampik pernah memerintahkan alokasi 'uang lelah' dan menentukan besarannya.

"Saya menyatakan kesaksian itu tidak benar karena saya tidak pernah memerintahkan itu," ujar Sudjadnan.