Saat diblokir, Satpol PP Ngada lebih banyak dari petugas bandara

Merdeka.com - Pemblokiran Bandara Turelelo Soa oleh satpol PP yang disuruh Bupati Ngada, Marianus Sae dilakukan, Sabtu (21/12) lalu mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Bruno Kupok, pemblokiran itu mengakibatkan pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajawa (Ngada) yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat di bandara tersebut dan kembali ke Bandara El Tari Kupang, Pihak otoritas bandara tidak dapat berbuat banyak karena anggota Pol PP yang menduduki landasan pacu bandara jumlahnya lebih banyak dari petugas bandara.

Dia mengatakan Bupati Ngada harus diberi sanksi tegas atas tindakannya memblokir Bandara Turelelo SoA, hanya karena tidak mendapat tiket dari maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA).

"Tindakan Bupati Ngada dengan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memblokir bandara tersebut, sudah sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan penerbangan, sehingga perlu diberi sanksi tegas," katanya di Kupang, Senin.

Bupati Ngada Marianus Sae memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada di Pulau Flores untuk memblokir Bandara Turelelo di SoA pada Sabtu (21/12), karena kesal tidak mendapat tiket pesawat untuk kembali ke Ngada dari Kupang.

Bruno menegaskan tindakan penutupan bandara oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas perintah Bupati Ngada itu, jelas bertentangan dengan aturan keselamatan penerbangan sehingga patut diberi sanksi.

"Namun, apa bentuk sanksinya, saya juga kurang tahu, karena otoritasnya berada di Kementerian Perhubungan dan Gubernur NTT," katanya dan menambahkan tindakan Bupati Ngada tersebut juga telah mengganggu dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum lainnya yang juga memiliki hak yang sama menikmati layanan tersebut.

Kawasan bandara, kata Bruno, merupakan kawasan steril tertutup yang tidak mudah dimasuki oleh orang-orang yang tidak memiliki tugas dan fungsi atau kepentingan apapun atas bandara tersebut.

"Keamanan bandara menjadi prioritas utama untuk menjaga keselamatan penerbangan. Karena itu, tindakan Bupati Ngada tersebut sangat disesalkan, apalagi statusnya sebagai kepala daerah," ujarnya.

Ketika ditanya soal perlu dilakukan sebuah investigasi atas insiden tersebut, Bruno mengatakan hal itu bukan merupakan wewenangnya Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur.

Menurut dia, kejadian penutupan bandara tersebut, sebagai akibat dari persoalan seorang kepala daerah dengan maskapai penerbangan.