Ridwan Kamil Tunda Distribusi Bansos Tunai Cegah Politisasi

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai keempat di daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Tujuannya menekan potensi dipolitisasi karena momentumnya berdekatan dengan jadwal pencoblosan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan program bansos ada empat tahap. Tahap satu dan dua sudah rampung. Bulan ini, distribusi bansos tahap ketiga masih berproses. Sedangkan jadwal untuk tahap keempat pada bulan Desember yang bersamaan dengan pencoblosan.

"(Tahap distribusi bansos) yang ketiga ini terbagi sembako dan tunai. Yang keempat ini kan full tunai, yang diagendakan di awal Desember. Jadi tetap sesuai jadwal tapi timingnya sesudah hari pencoblosan. Yang (distribusi bansos) ketiga tetap (dilakukan) di minggu minggu ini," kata dia di Gedung Sate, Senin (5/10).

"Yang full tunai ini kebetulan bertepatan dengan minggu pencoblosan. Itu yang kita tunda untuk menghindari politik pemanfaatan, citra atau apapun yang dikaitkan dengan bansos yang datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas dia.

Selain itu, kebijakan penundaan distribusi bansos pun berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat mengenai penyebaran Covid-19. Pasalnya, ada potensi kerumunan saat proses pemberian bansos tunai dilaksanakan.

Apalagi, tren pelanggaran protokol kesehatan masih menjadi sorotan. Hingga 2 Oktober, total ada 639 ribu pelanggaran, mayoritas dilakukan perorangan yang dihukum ringan.

"Memang rawan, sehingga kami memutuskan pembagian bansos akan diatur ditunda dengan cara yang baik di daerah Pilkada agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial," katanya.