Respons Jokowi, Pemkab Banyumas Akselerasi Pelayanan Publik hingga Pelosok Desa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta pelayanan publik diberikan dengan lebih cepat kepada masyarakat di saat pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi menginginkan penyelenggara negara berinovasi dan membuat terobosan agar pelayanan publik bisa lebih cepat diterima masyarakat.
"Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama, harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. Harus mampu mengubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary," kata Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI beberapa waktu lalu.
Merespons Jokowi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meluncurkan Si Doi Mas, Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna di desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, yang dapat di akses online alias tanpa tatap muka dan gratis.
Bupati Banyumas Achmad Husein memastikan sistem administrasi kependudukan yang digagas Banyumas, adalah sistem pelayanan pertama di Indonesia yang dapat menyentuh seluruh warga mulai dari pelosok desa hingga yang bermukim di kabupaten.
"Betul, Alhamdulillah kita (Banyumas) yang pertama membuat terobosan inovasi pelayanan ini. Saya pastikan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat yang di supervisi Dinas Dukcapil, telah menerapkan Si Doi Mas bagi warga masyarakat. Saya kontrol langsung," kata Achmad Husein, Kamis, (27/1).
Masyarakat cukup membuka https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id dan memilih berbagai jenis pelayanan ditampilan layar Si Doi Mas, antara lain kartu keluarga, KTP, KIA, pindah datang, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian atau sinkronisasi data untuk BPJS, Bank. Kecuali KTP Dan KIA, semua dokumen dapat langsung dicetak di balai desa atau kantor kelurahan.
Menurut Husein, rata-rata permohonan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Banyumas sebanyak 800 pengajuan perhari, sehingga Si Doi Mas merupakan inovasi tepat untuk memecah angka tersebut, agar tidak terjadi kerumunan masyarakat yang tentunya dapat berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19.
Di sisi lain, tokoh PDI-P Banyumas ini mengakui masih terdapat kendala dalam Si Doi Mas, yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jaringan internet untuk mengakses pelayanan Aminduk online tersebut.
"Masih ada daerah yang belum terjangkau internet, tidak semua masyarakat miliki gadget atau dapat menggunakannya. Solusinya, kita gencar lobi provider internet untuk segera dirikan tower pemancar dan edukasi masyarakat kita lakukan dengan cara jemput bola," jelas Husein.
Dengan Si Doi Mas, Husein memastikan kluster-kluster kerumunan yang biasa terlihat diberbagai sentral pelayanan masyarakat, tidak akan terjadi mengingat telah diatur juga jadwal pengambilan produk layanan masyarakat yang di ajukan oleh warga.
"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah seiring dengan kenaikan kasus covid-19 yaitu varian terbaru omicron," tutur Husein.
"Si Doi Mas bisa diakses sambil rebahan di rumah. Kalau ada (warga) yang kurang paham, tinggal WA Pak RT, Kades, Lurah atau Bakul Peso saja. Reward and Punishment kita lakukan kepada ASN yang membidangi program ini agar benar-benar menyentuh masyarakat," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya