Pramono: Negara tidak greget menindak pelaku kekerasan

Merdeka.com - Kasus kekerasan yang belakangan sering kali terjadi diberbagai pelosok tanah air membuat sejumlah pihak khawatir. Terlebih, kekerasan dilakukan hanya karena persoalan sepele.

Seperti kasus kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Amuk massa yang membakar dan merusak fasilitas umum serta kantor pemerintah daerah dikarenakan sengketa hasil pilkada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, kerusuhan yang terjadi Palopo adalah akibat dari ulah segelintir orang yang tidak terima dengan kekalahan pilwalkot.

Oleh karena itu, Pramono meminta agar aparat kepolisian segera bertindak mengusut kasus ini. Siapa dalang di balik kasus kerusuhan tersebut.

"Dalam era Demokrasi, kekerasan tidak boleh terjadi, karena kalah melakukan pengrusakan, maka harus diberikan sanksi, bukan yang di lapangan yang buat pengrusakan, tapi otak pelaku, pasti ada yang mengendors terjadinya kerusuhan, orang menjadi marah dan merusak fasilitas umum," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4).

Dia berpendapat, kerusuhan ini juga akibat dari ketidakhadiran pemerintah untuk tampil memberikan contoh yang baik di depan masyarakat. Banyak aturan, kata dia, tetapi tidak ada ketegasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Menurut saya ini semacam ketikdakhadiran negara yang seberanya dituntut untuk tampil di depan, enggak perlu terlalu banyak aturan main yang penting ketegasan. Sebab ketika saya mengamati kasus yang ada, maka tidak ada greget negara tampil menyelesaikan dan memberi tindakan. Itu yang diperlukan," tandasnya.