Polemik perpanjangan jabatan Kapolri, apa keahlian Badrodin?

Merdeka.com - Ketua DPP Hanura Sarifuddin Sudding menilai ada yang salah menafsirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara RI. Menurutnya, pasal 4 ayat 1 PP tersebut sangat jelas dan tegas, batas usia pensiun dapat dipertahankan sampai usia 60 tahun bagi anggota yang mempunyai keahlian khusus.

Ayat 2 menjelaskan keahlian khusus yang sangat dibutuhkan dalam bidang identifikasi, laboratorium forensik, komunikasi elektronk, sandi, penjinak bahan peledak, kedokteran, kehakiman, pawang hewan, penyidik kejahatan tertentu dan navigasi laut atau penerbangan. Itu pun hanya bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya dalam masa satu tahun.

"‎Pertanyaannya, keahlian apa yang dimiliki kapolri sesuai PP tersebut? Beliau tidak ahli sebagai pawang hewan, penjinak bahan peledak, atau kriteria lain yang disyarakatkan PP tersebut," ujar Sudding saat dihubungi, Jumat (20/5).

Anggota Komisi III DPR ini menilai, perpanjangan masa jabatan kapolri tidak memiliki landasan hukum. Selain bertentangan dengan PP Nomor 1 Tahun 2003, perpanjangan jabatan kapolri juga tak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Makanya, tidak dibenarkan adanya perpanjangan masa jabatan," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap agar masa jabatan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti diperpanjang. "Lebih bagus diperpanjang. Iklim bagus di kepolisian bisa diteruskan. Konsolidatif. Tidak ingin kegaduhan seperti masa lalu. Butuh yang solid. Saya kira Badrodin, walaupun itu semua hak presiden," ungkap Fadli.