Polemik MUI akan sertifikasi dai, bagaimana nasib dakwah?

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji ulang wacana memberikan sertifikat kepada para dai untuk dikirim ke setiap pelosok Indonesia sebagai modal mensiarkan ajaran Islam yang moderat. Saleh menyarankan lebih baik MUI memfokuskan pada pembinaan para dai yang dinilainya memiliki paham radikal ketimbang memberikan sertfikasi bagi para dai yang menurutnya memiliki paham moderat.

"Tugas MUI itu kan sebetulnya sebagai pembina umat. Jadi menurut saya tugas itu sendirilah yang di ke depankan. Persoalan sertifikasi itu urusan belakangan," kata Saleh saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (5/12) malam.

Menurut Saleh, MUI perlu melihat wacana pemberian sertifikasi bagi para dai itu kepada masyarakat secara luas. Sebab, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai definis ulama yang moderat hingga kini masih dipertanyakan.

"Perlu dilihat dulu ekses dari pada program itu bagi para dai kepada masyarakat luas. Lebih baik lakukan pembinaan supaya dai-dai itu melakukan dakwah Islam rahmatan lilalamin. Itu yang harus dilakukan, karena saya yakin kalau itu yang dilaukan akan menekan gerakan radikalisma yang selama ini dikhawatirkan MUI," ujar Saleh.

Saleh menambahkan, persoalan lain akan muncul apabila wacana tersebut benar-benar dilakukan MUI. Salah satu memunculkan perdebatan di antara para dai mengenai sertifikasi bagi dai yang menurut MUI memiliki pandangan moderat dan tidak memiliki faham radikal.

"Mohon dikaji ulang lagi aja. Walaupun kalau sudah dipikirkan dan misalnya tidak terjadi perdebatan di masyarakat tetapi definisi ulama yang moderat itu seperti apa belum jelas. Belum tentu ulama moderat itu tidak memiliki ajaran radikal. Kedua dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka di antara para dai. Malah justru ustaz-ustaz yang tersetifikasi malah tidak menyebarkan dakwah," kata Saleh.

Oleh karena itu, ketimbang memberikan sertifikasi bagi dai yang dinilai memiliki pandangan moderat, Saleh menyarankan, sebaiknya MUI fokus melakukan pembinaan kepada para ulama tersebut. Dengan melakukan pembinaan itu, Saleh menilai dapat mengontrol para ulama yang dinilai MUI memiliki paham radikal.

Wacana memberikan para dai sertifikasi untuk modal mensiarkan Islam ke seluruh wilayah Indonesia muncul usai sejumlah pengurus MUI termasuk etua MUI Ma'ruf Amin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menjelaskan, program ini merupakan salah satu peran MUI untuk menangkal terorisme dan radikalisme. Selain itu, MUI juga menyampaikan juga akan dikembangkan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

"Ini kita lanjuti dengan bentuk menciptakan dai-dai yang akan menyebarluaskan faham ini ke masyarakat, baik itu sifatnya lokal, di provinsi dan nasional. Ada puluhan ribu dai yang kami buat dan mereka dai bersertifikat MUI," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin.