Pleno PPLN Kuala Lumpur alot, kubu Jokowi masih ngotot
Merdeka.com - Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi suara PPLN Kuala Lumpur berjalan alot dan lebih lama dibandingkan PPLN wilayah lainnya. Kubu pasangan Jokowi-JK mempertanyakan raihan perolehan suara yang kalah telak dari Pasangan Prabowo-Hatta.
Kubu Jokowi-JK mempersoalkan kenaikan jumlah dropbox yang seharusnya direncanakan 23 dropbox menjadi 35 dropbox. Sebab, melalui mekanisme dropbox dan via pos ini, suara Pasangan Prabowo-Hatta kalah telak dibanding Jokowi-JK. Kebijakan mengenai kenaikan dropbox dan pengawasan via pos juga sulit dilakukan sebagaimana terjadi persoalan sewaktu pileg yang lalu.
"Dropbox 23 naik menjadi 35 dropbox, mekanisme seperti apa, apa sudah sesuai aturan KPU," kata saksi kubu Jokowi-JK, Sudyatmiko saat sidang pleno di KPU, Jakarta, Kamis (17/7).
Senada dengan Miko, Ferry Mursyidan Baldan juga mempertanyakan penggunaan fasilitas dropbox. Yang mana melalui mekanisme dropbox itu, pengawasan akan sulit dilakukan dan rentan terjadi kecurangan.
"Tetap menjadi pertanyaan, kita ingin lihat ini kan soal aspek fasilitas. Apakah fasilitas itu menunjukkan kecenderungan yang berbeda bagi pemilih," keluhnya.
Sedangkan Arief Wibowo meminta agar Komisioner Bawaslu yang bertugas memantau langsung di Kuala Lumpur untuk memberikan penjelasan. Ketika sidang pleno berlangsung, Nelson Simanjutak yang juga Komisioner Bawaslu dan bertugas melakukan pengawasan di Kuala Lumpur belum tiba di KPU.
"Menurut kami Bawaslu yang ke Kuala Lumpur dihadirkan, supaya menjelaskan. Selain Arab dan luar negeri, peta kami di Kuala Lumpur juga banyak pemilihnya," tegas Arief.
"Kalau Bawaslu menolak ya silakan, dengarkan dulu. Kalau tidak hadir cukup panwasnya. Sebenarnya tak ada yang menakutkan, tinggal menjelaskan saja," tambah Arief.
Sementara itu, anggota Pengawas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hamzah menegaskan, mekanisme penambahan dropbox di Kuala Lumpur sudah jauh-jauh hari dirembuk dengan penyelenggara pemilu. "Mekanisme TPS dari 102 TPS dibuat menjadi 62 TPS pada bulan Mei. Itu sudah dilaporkan ke Pokja, juga termasuk 23 dropbox menjadi 35 sudah dilaporkan," jelas Hamzah.
Kemudian, Hamzah juga membantah keras bila pemungutan suara di Kuala Lumpur terjadi pelanggaran ataupun kecurangan. Menurut dia, selama melakukan pengamatan, tanda-tanda kecurangan tidak terbukti.
"Kami memberikan penjelasan pilpres di Kuala Lumpur, hasil pengamatan kami sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kami tidak mendapati kecurangan-kecurangan yang dapat dibuktikan secara formil dan materiil. Tidak ada bukti yang kuat terjadi kecurangan," jelasnya.
Seperti diketahui, Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak dibanding Pasangan Prabowo-Hatta dalam perolehan suara di PPLN Kuala Lumpur. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dalam Pemilu Presiden 2014 di wilayah perwakilan luar negeri Kuala Lumpur dengan perolehan 111.794 suara. Sementara suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya meraup 20.891.
Raihan perolehan suara Pasangan Prabowo-Hatta paling banyak didapat dari mekanisme pemilihan melalui pos, yaitu 76.760 suara. Sementara Pasangan Jokowi-JK hanya mendapat 7.174 suara. Selain itu, Pasangan Prabowo-Hatta juga unggul pada mekanisme pemungutan suara melalui dropbox dengan 30.935 suara. Sedangkan Pasangan Jokowi-JK hanya meraup 8.901 suara.
Hingga pukul 21.50 WIB, sidang pleno terbuka rekapitulasi suara untuk PPLN Kuala Lumpur masih berlangsung dan sudah berjalan 1,5 jam. Padahal, PPLN yang diplenokan baru mencapai 16 PPLN dari 130 PPLN yang harus diplenokan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pencoblosan ulang itu dilakukan karena panitia pengawas Pemilu 2024 setempat menemukan maladministrasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Enam PPPLN tidak dipenjara sementara satu dijebloskan ke rutan.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaTujuh anggota Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang terdiri dari ketua hingga anggota didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyaada dugaan penentuan ratusan ribu DPT itu dilakukan atas persentase kesepakatan lobi-lobi.
Baca Selengkapnya