PKS Klaim Kursi Legislatif di Jabar Bertambah Dua Kali Lipat
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim mengalami peningkatan perolehan suara dalam Pemilu 2019. Implikasi positifnya adalah adanya penambahan kursi legislatif di DPRD Jabar.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Ahmad Syaikhu mengatakan, ada beberapa wilayah yang raihan suaranya menurun. Namun, selebihnya sesuai dengan prediksi dan target yang dicanangkan.
"Ada penurunan di wilayah Subang dan Indramayu. Tapi, secara keseluruhan raihan caleg di Pemilu 2019, kami mendapatkan penambahan signifikan. Ya Sesuai target lah," katanya usai peresmian posko Tajil di Kantor DPW PKS, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (3/5).
Dari informasi yang dihimpun oleh timnya, PKS mendapatkan 23 atau 24 kursi legislatif di DPRD Jabar. Jumlah itu meningkat pesat, karena sebelumnya partai yang identik dengan warna putih hitam ini hanya menempatkan 12 kader di DPRD Jabar.
Sementara untuk level DPR RI, PKS menempatkan 14 kadernya, dari sebelumnya hanya bisa mengamankan 11 kursi. Menurut Syaikhu, selain kinerja kader dan relawan, capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada PKS.
"Terimakasih kepada semua masyarakat dan aparatur pemerintah yang melaksanakan pemilu secara kondusif. Tentu amanah besar ini harus dijalankan dengan baik oleh para kader di legislatif," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syaikhu juga mengingatkan agar usaha yang dilakukan juga dibantu dengan doa.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaBMKG memprediksi cuaca ekstrem, terutama hujan dengan intensitas tinggi, terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat selama sepekan ke depan.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca Selengkapnya