Penjelasan KPK Soal Eks Mensos Juliari Jarang Diperiksa

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jarang memeriksa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial untuk Wilayah Jabodetabek.

Deputi Penindakan KPK Karyoto membeberkan alasan jajarannya jarang memeriksa Juliari.

"Sekarang kalau ada seseorang yang mempunyai informasi, tapi dia tidak mampu membuka sama sekali, kan, kita cari. Biar saja mereka enggak mau mengaku, tapi kita cari pendukung yang ke arah sana, gitu loh," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).

Dia mengatakan, untuk mendapatkan informasi, pihaknya tak akan terus memeriksa satu pihak yang tak bisa diajak bekerjasama. Menurutnya, itu hanya membuang-buang waktu.

Karyoto mengungkapkan, untuk mencari sebuah informasi bisa dilakukan dengan memeriksa pihak lain yang mengetahui suatu kontruksi perkara.

"Kalau seminggu sekali bolak-balik (diperiksa), kalau hasilnya begitu saja. Saya pernah memeriksa satu orang tersangka, bisa 20 kali," ujarnya.

"Karena apa? Karena pertama orang itu kronologis ceritanya panjang, dan juga keadaan orangnya kadang diperiksa lima jam bisa pusing dia, banyak kondisi-kondisi yang memengaruhi," Karyoto menambahkan.

KPK menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

KPK menduga, berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp 10 ribu perpaket sembako dengan harga Rp 300 ribu. Namun menurut KPK, tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp 10 ribu. Total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar.

KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com