Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Pemuda ICMI mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu.
Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam Pemilu 2024.
Seruan juga ditujukan Pemuda ICMI kepada Panglima TNI, Kapolri, serta institusi negara lainnya agar menegakkan komitmen netralitas.
Kemudian, tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti melanggar prinsip ini.
Ketua Umum Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Ismail Rumadan, mengungkapkan, kecemasan serius mengenai berbagai indikasi kecurangan yang tercium dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
Ismail merujuk laporan terperinci dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang mendapati adanya pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Mulai dari manuver politik oleh penguasa yang berpihak pada calon tertentu, hingga keterlibatan TNI-Polri dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan yang seharusnya netral dan imparsial.
"Keadaan ini semakin diperparah dengan ketidaknetralan Mahkamah Konstitusi (MK) serta proses pengangkatan Pj Kepala Daerah yang terkesan tertutup dan tidak akuntabel," ujar Ismail, Senin (4/12).
Pernyataan Ismail itu merupakan hasil rekomendasi Rakornas I Pemuda ICMI yang ditutup pada Minggu 3 Desember.
Rakornas, menurut Ismail, menekankan bahwa pemilu merupakan tonggak penting dalam demokrasi.
“Oleh karena itu, kami menyerukan semua pihak untuk menggalakkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mengawal proses Pemilu,” tegas Ismail.
Pengawasan ini tidak hanya penting untuk mencegah kecurangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak politik setiap individu dihormati dan dilindungi.
Pemuda ICMI, seru Ismail, juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berdiri tegak dalam menghadapi tantangan ini.
Ditegaskannya, Pemuda ICMI berkomitmen untuk terus memantau dan menyuarakan setiap bentuk ketidakadilan dan kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.
"Kami percaya bahwa dengan bersama-sama, kita bisa menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama. Kita harus bersama-sama menjaga dan mengawal integritas Pemilu dan Pilpres 2024, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan," tutup Ismail.
netralitas jokowi dipertanyakan setelah anaknya maju Pilpres 2024
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menilai terhadapnya.
Baca Selengkapnya
Pertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, ada pembicaraan soal pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi mesti turut aktif membangun kesiapan Pemilu yang menyeluruh
Baca Selengkapnya
Undang-Undang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih di dalam pemilu.
Baca Selengkapnya
PDIP tak mungkin memanggil Presiden Jokowi terkait masalah Kaesang.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi