Pemerintah Bakal Sanksi yang Politisasi Isu Negatif di Pilkada 2020
Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mempertimbangkan sanksi terhadap siapa pun yang mempolitisasi isu negatif di Pilkada 2020. Dia menilai sebagai bangsa yang dewasa, tidak seharusnya demokrasi kerap dinoda lewat SARA dan hoaks.
"Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan, itu bagian yang sedang kita upayakan," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Indonesia, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
Selain sanksi, Wapres Ma'ruf Amin juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemda dan penegak hukum seperti TNI-Polri.
Harapannya, agar tidak ada lagi isu negatif yang menjamur dan menghantui jalannya pesta demokrasi di tahun 2020.
Jangan Terprovokasi
Karenanya mulai saat ini, Ma'ruf mengatakan negara sudah memulai hal tersebut dengan berbagai dialog di beragam forum nasional maupun di berbagai daerah untuk mengedukasi masyarakat.
"Jadi supaya tidak terprovokasi oleh isu isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik," katanya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSyaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaJangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaTim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya