PDSI Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran: Agar Biaya Sekolah Dokter Terjangkau
![PDSI Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran: Agar Biaya Sekolah Dokter Terjangkau](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2022/05/16/1435555/540x270/pdsi-dorong-revisi-uu-pendidikan-kedokteran-agar-biaya-sekolah-dokter-terjangkau.jpeg)
Merdeka.com - Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Priyanto mengatakan, organisasinya tidak mendorong revisi seluruh materi UU tersebut. Melainkan hanya pada poin-poin tertentu, seperti reformasi pendidikan kedokteran.
"Pokoknya mendorong agar biaya sekolah Fakultas Kedokteran (FK) bisa terjangkau oleh masyarakat," kata Jajang kepada merdeka.com, Senin (16/5).
PDSI mendorong revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pertama kali saat bertemu Anggota Wantimpres Agung Laksono pada Jumat, 13 Mei 2022.
Pengurus PDSI yang hadir di antaranya Ketum Jajang Edi Priyatno, Waketum Deby Susanti Pada Vinski, dan Terawan Agus Putranto. Terawan telah resmi bergabung dengan PDSI dan akan dikukuhkan sebagai dewan pelindung pekan depan.
Kepada Agung Laksono, PDSI menyampaikan, telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan izin yang diberikan oleh Kemenkum HAM pada April 2022. Mereka juga menyampaikan perhatian pada isu-isu kesehatan, khususnya profesi kedokteran.
PDSI mengatakan perlu adanya revisi aturan hukum kedokteran, antara lain mencakup tentang reformasi pendidikan kedokteran, mekanisme dokter Indonesia lulusan luar negeri, dan praktik dokter yang berstatus warga negara asing di Indonesia.
PDSI menyampaikan, saat ini perlu diadakan peninjauan ulang tentang mekanisme pendidikan kedokteran serta profesi dan izin praktik dokter guna memberikan kesempatan pemerataan layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Agung Laksono menyambut positif usulan PDSI dan menyatakan mendukung reformasi dunia kesehatan, termasuk di antaranya meninjau kembali UU Nomor 29 Tahun 2004 dan UU Nomor 20 Tahun 2013.
"Untuk kebaikan Indonesia, mungkin perlu ada peninjauan kembali terhadap UU tersebut dan PDSI dapat beraudiensi atau berkonsultasi dengan DPR RI," kata Agung Laksono.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Kasus Dugaan Pencabulan Istri Pasien Dinaikkan Penyidikan, Dokter MY Bakal Jadi Tersangka?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/1/1709281327494-yo5w1h.jpeg)
Cukup banyak alat bukti yang telah dikantongi penyidik, baik didapat dari TKP maupun serahan dari pelapor.
Baca Selengkapnya![IDI: Perlu Kerja Sama Strategis Mewujudkan Pemerataan Dokter di Indonesia](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/23/1708647439531-beoq9.jpeg)
IDI mengungkapkan tidak seimbangnya rasio dokter umum dan spesialis di Indonesia sangat berdampak terhadap kualitas kesehatan di setiap daerah.
Baca Selengkapnya![Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Bunyi Aturannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/29/1716990440051-fugcx.jpeg)
Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Isi Aturannya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/4/1717457130641-3fslu.jpeg)
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya![Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/27/1711511151496-wcmcq.jpeg)
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya![Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/6/1717661107112-so3f7.jpeg)
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.
Baca Selengkapnya![DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/20/1716187397639-s825lj.jpeg)
DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum
Baca Selengkapnya![Revisi UU TNI: Batas Usia Pensiun Prajurit Diperpanjang Jadi 60-65 Tahun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/29/1716945676506-l0anmh.jpeg)
Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.
Baca Selengkapnya![Lima Tahun Buka Praktik, Dokter Gadungan di Bekasi Dibekuk Polisi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/19/1710850667632-tfz0u.jpeg)
Twedi mengatakan, dokter gadungan itu menggunakan Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) palsu.
Baca Selengkapnya