Muzani menyatakan UU MD3 tentang kursi ketua DPR untuk partai pemenang sudah tepat
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, partainya tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3).
Muzani menegaskan pihaknya mendukung kursi ketua DPR diduduki partai pemenang Pemilu 2024.
Muzani menanggapi isu manuver Partai Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR RI lewat revisi UU MD3.
"Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi itu," kata Muzani kepada wartawan, Rabu (27/3/2024).
Muzani menyatakan UU MD3 tentang kursi ketua DPR untuk partai pemenang sudah tepat dan dapat menciptakan suasana politik yang kondusif.
"Toh ini sesuatu yang kita sudah sepakati dan kita laksanakan dalam tahun yang lampau dan jalannya smooth, bagus, kira-kira begitu. Gerindra tidak keberatan terhadap siapapun yang duduk di kursi ketua DPR kalau partai itu pemenang pemilu," kata dia.
Ditanya apakah ada kekhawatitan bila kursi ketua DPR dijabat PDIP yang menjadi opisisi, Muzani tak yakin PDIP akan menjadi oposisi.
"PDI oposisi? kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal isu manuver Partai Golkar yang menyebut masih berpeluang menempati kursi Ketua DPR RI usai gelaran Pemilu 2024 lewat revisi Undang-undang MD3.
Hasto menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR.
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Dengan begitu, secara otomatis kursi Ketua DPR RI akan diisi oleh kader dari PDIP sebagai partai pemenang.
"Hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Muzani menanggapi isu manuver Partai Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR RI lewat revisi UU MD3.
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca Selengkapnya
Masuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca Selengkapnya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons adanya penggelembungan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Selengkapnya
Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi