Pancasila jadi salah satu Pilar Kebangsaan, UU Parpol digugat
Merdeka.com - Masyarakat Pengawal Pancasila Jogjakarta Solo Semarang (MPP Joglosemar) kemarin mengajukan uji materi Pasal 34 ayat 3b huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal tersebut mengatur setiap partai politik wajib menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar. MPP Joglosemar berpandangan Pancasila harus dibedakan dengan Pilar Kebangsaan lain, karena Pancasila adalah dasar falsafah negara.
Menanggapi gugatan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengakui perdebatan filosofi sebagai Pilar Kebangsaan belum selesai.
"Padahal pancasila itu adalah fundamen dasar," ujarnya di Gedung DPR, Senin (11/11).
Para guru besar hukum dan para ahli di bidang ketatanegaraan juga banyak belum puas terhadap istilah empat pilar. Namun, Prio mengingatkan, niat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meletakkan Pancasila ke dalam Empat Pilar Kebangsaan adalah mulia.
"MPR menganjurkan empat pilar itu dalam kerangka mengingatkan bahwa ada empat hal penting yang jangan sampai dilupakan sebagai pondasi kebangsaan," tutupnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada Pemilu 2024 suara PPP hanya mencapai 3,87 persen atau kurang 0,13 persen dari batas ambang parlemen.
Baca SelengkapnyaKepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lunturnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaKepala BPIP mengutarakan karena Program Paskibraka harus dilakukan secara terencana.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaAra menegaskan, pilihan yang sudah ditentukan olehnya dalam mendukung salah satu paslon capres-cawapres bukan atas instruksi dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Aris, kunjungan Megawati itu, merupakan bagian dari komitmen Indonesia mempromosikan dan mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Baca Selengkapnya