Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman anggap Polri pilih kasih tangani kasus Bambang Widjojanto

Ombudsman anggap Polri pilih kasih tangani kasus Bambang Widjojanto Pimpinan KPK temui alumnus universitas se-Indonesia. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan ada kejanggalan kasus yang disangkakan kepada Wakil Ketua non-aktif KPK Bambang Widjojanto. Kesimpulan itu didapat setelah Ombudsman melakukan penyelidikan atas laporan dari Bambang dan meminta keterangan beberapa pihak terkait.

Dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (24/2), Anggota Ombudsman bidang penyelesaian laporan, Budi Santoso, menyatakan ada sembilan kasus serupa dengan disangkakan kepada Bambang diadukan ke Badan Reserse Kriminal Polri sejak 2003. Tetapi belum satu pun diselidiki atau disidik. Berbeda halnya dengan pengaduan kasus Bambang pada 19 Januari, tapi mereka sudah melakukan penangkapan lima hari kemudian.

"Hal ini memperlihatkan terjadinya pembedaan perlakuan dalam penanganan perkara," kata Budi.

Budi menyatakan, laporan keluhan masyarakat mengenai penyelesaian perkara oleh Polri di semua tingkatan masih tinggi. Bahkan sebagian besar tidak memiliki batas penyelesaian.

"Penyelesaian perkara pada semua tingkatan penanganannya masih berlarut-larut (undue delay)," ujar Budi.

Sebelumnya Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Bambang dijerat dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi lima tahun silam.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri

Baca Selengkapnya
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.

Baca Selengkapnya
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi

Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya